Padang – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi untuk percepatan penanganan kemiskinan.
Diantaranya, menyelaraskan peta dasar pengentasan kemiskinan di daerah dengan intervensi program penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian dan lembaga pusat.
Jadi kita bangun sinergi dan komunikasi yang lebih fokus, agar energi dari pusat bisa ditarik ke daerah, tegas Gubernur Khofifah saat Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Grand Inna Padang, Kamis (21/2) siang.
Gubernur Khofifah mengatakan, melalui sinergi tersebut, pemerintah bisa memiliki data yang akurat terkait jumlah masyarakat miskin yang harus ditangani, serta cara penanganan yang tepat agar mereka lebih sejahtera. Contohnya, program Kementerian Pertanian disinergikan dengan peta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Jatim.
Jadi kita bisa menghitung, misalnya PKH sudah mendapat bantuan 50 ayam, sehingga dalam tahun ketiga mereka sudah bisa mandiri, katanya sembari menambahkan, pemerintah daerah harus dilibatkan saat pemerintah pusat menyusun peta kebutuhan daerah, seperti rencana induk pengembangan industri.
Usulan Gubernur Khofifah disambut baik oleh Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Dedi Nursyamsi. Menurut Staf Ahli Dedi, komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota akan berdampak signifikan terhadap suksesnya pembangunan di daerah.
Staf Ahli Dedi mencontohkan, salah satu program yang telah dilakukan Kementan adalah program Selamatkan Rawa Sejaherakan Petani (Serasi). Program ini dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan.
