Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memaparkan hendaknya Presiden bersikap tegas mengatasi masalah pengelolaan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Menurutnya ketegasan Presiden dibutuhkan agar tidak ada geliat politik yang merugikan iklim investasi di Kota Batam.
Masalah ini semakin santer ketika Menteri Koordinator Perekonomian melakukan siaran pers tentang rencana pemerintah pusat melebur BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam. Dari pernyataan itu, kemungkinan mengarahkan jabatan kepala BP Batam akan dirangkap Wali Kota Batam.
“Katanya mau membuat tenang investasi asing, tapi kalau kayak gini kan asingnya juga jadi cenat-cenut juga ngelihat keadaan kayak gini.
Jadi saya kira waktunya Presiden untuk segera setop geliat-geliat politik di bawah ini, karena ini merugikan kita semua,” papar Fahri usai menerima Ketua Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Batam, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta.
Fahri yang membidangi Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Korkesra) ini menjelaskan, jika Presiden tidak mengambil langkah tegas, maka bisa jadi nantinya akan ada dua tuduhan, pertama politisi mau mengangkangi otorita. Kedua, masalah ini jika berlarut-larut bisa merugikan image Presiden.
