Monitoring dan evaluasi kinerja pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jatim akan lebih diperketat pada Januari 2019 mendatang. Alasannya, waktu pelaksanaan pemilihan umum sudah semakin dekat.
“Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus lebih responsif dan aspiratif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan lebih kritis terhadap kebijakan daerah yang tak sesuai dengan keinginan masyarakat,” harap Zainuddin Amali.
Senada dengan Ketua DPD, sekretaris Bappilu Partai Golkar Jatim, Sahat Tua Simanjuntak mencontohkan peristiwa amblesnya jalan Raya Gubeng Surabaya harusnya Fraksi Golkar DPRD Kota Surabaya memonitor perkembangan kasus tersebut.
Mengingat, jalan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat khususnya warga Surabaya sehingga perlu secepatnya dilakukan recovery.
“Persoalan pembangunan itu tanggungjawab korporasi, tapi persoalan yang dihadapi masyarakat itu tanggungjawab pemerintah baik kota maupun provinsi. Karena itu perlu segera dilakukan action atau diskresi agar masyarakat timbul rasa aman dan nyaman,” ungkap Sahat. (min)
