Sebaiknya lanjut Bambang, pememrintah berlaku yang baik dan tidak membohongi rakyat kecil yang sudah tertindas, bagaimana kabupaten bisa sejahtera jika pelaku kejahatan selalu diberikan pekerjaan demi sebuah keamanan, padahal pemerintah itu tugasnya mengayomi masyarakat bukan malah mengandeng pelaku kejahatan. Tuding Bambang
sementara Juhri ketua Komite Reformasi Indonesia (KWRI) Kab. Sumenep, mengatakan semestinya pemerintah bersikap terbuka kepada publik, baik pekerjaan atau anggaran sesuai dengan tupuksinya, sebab, saya yakin jika tak ada pembohongan dan jajaran pemerintah terbuka kepada publik, kemungkinan terbesar tidak akan menuai banyak persoalan. Katanya saat di konfirmasi melalui saluran telepon pribadinya.
selebihnya menurut Juhri, supaya tidak menimbulkan keresahan para Jurnalis, pemerintah jangan mempersulit media untuk konfirmasi, masalahnya tugas reporter itu harus sigap karena diburu deadline pemberitaan, sering saya membaca berita, saat hendak di konfirmasi nara sumbernya tidak ada ditempat kerjanya, saat dihubungi via telepon selulernya nada deringnya berbunyi tapi tidak diangkat.
Hal seperti ini sebenarnya sangat melukai pembaca dan masyarakat yang ingin tahu bagaimana pelaku Perda dan Perbub dilingkungan Kab. Sumenep itu bekerja jangan bungkam, baru jika sifatnya pencitraan lalu mengandeng wartawan, kata dia, diamnya seorang pejabat itu sama dengan pelaku kejahatan, dan wartawan janganlah takut ancaman, pensil lebih tajam dari pada pistol. Pungkasnya (sal)
