Di tahun yang sama juga diadakan pengembangan kapasitas aparatur desa dan kader desa yang diikuti oleh 24.250 aparatur desa. Kemudian pada 2016, Pemprov mengadakan diklat pengembangan kapasitas SDM sekretaris desa yang diikuti oleh 7.560 sekretaris desa.
Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim ini menambahkan, selain meningkatkan kapasitas aparatur pemdes, Pemprov Jatim juga memberikan bantuan keuangan pada pemdes untuk membangun infrastruktur di pedesaan, seperti membangun jalan desa, sarana prasarana air bersih, sanitasi serta pengairan desa, dan infrastruktur lainnya.
“Sarana prasarana yang mumpuni akan mendukung tumbuhnya pusat-pusat ekonomi lokal, karena itu, kami meletakkan pembangunan berbasis pedesaan guna menyeimbangkan perekonomian antara desa dengan kota” tambahnya.
Strategi berikutnya, lanjut Sekdaprov kelahiran Jogjakarta ini, adalah memberikan bantuan keuangan khusus melalui APBD sebagai stimulus untuk mendorong pemdes agar membuat program ekonomi produktif, sehingga perekonomian masyarakat desa bisa berkembang.
Pemprov juga memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada pemdes untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Hasilnya, BUMDes di Jatim terus berkembang dan mampu menyejahterakan masyarakat. Contohnya, BUMDes Sumber Sejahtera Desa Pujon Kidul, Kec. Pujon, Kab. Malang yang berhasil membangun desa wisata dengan berbagai fasilitas, seperti jasa air minum, jasa keuangan, pariwisata (kafe sawah), parker dan voucher, pertanian dan toko desa. Tahun ini, BUMDes ini menyumbangkan PAD sebesar Rp. 2.015.201.121,-
Selain itu, ada BUMDesa Maju Makmur, Desa Minggirsari, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar yang berhasil menjadi BUMDesa Terbaik Nasional Tahun 2016 kategori Rintisan Eco-Agriculture, lalu BUMDesa Kerto Raharjo, Desa Sanankerto, Kec. Turen, Kab. Malang yang berhasil mencatat laba per Agustus Tahun 2018 sebesar Rp. 1.098.330.900.- (sam/ais)
