Beberapa pihak yang melakukan survei lokasi rusaknya terumbu karang yakni Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Benoa dan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar.
“Dinas Perikanan Probolinggo, Dinas Lingkungan Hidup Probolinggo dan juga perusahaan di PLTU Paiton juga ikut survei yang dilaksanakan hingga Kamis (30/8), sehingga hasilnya akan diputuskan dalam musyawarah pada Jumat (31/8),” ujarnya.
Kasi Program Evaluasi Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Permana Yudiarso mengatakan penghitungan kerusakan terumbu karang bisa menggunakan teori matematis.
“Misalnya luasannya 100 meter persegi, dibuat arsiran 100 bidang. Lalu dihitung titik mana saja yang rusak per meter persegi, sehingga bisa diketahui persentase kerusakannya,” katanya.
Menurutnya solusi yang bisa diambil adalah kegiatan transplantasi terumbu karang oleh pihak yang bertanggungjawab, meskipun hingga kini masih belum dipastikan kapal tongkang milik siapa yang menjadi penyebab kerusakan terumbu karang di perairan Pantai Binor itu.
“Terumbu karang yang rusak itu terbentuk secara alami, sehingga membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk bisa mendapatkan terumbu karang dengan ukuran yang sama,” ujarnya. (eka)
