Sementara itu, terkait dengan rendahnya pelayanan khususnya dalam hal administrasi, Fauzih mengungkapkan kecewa dan menilai pelayanan yang diterimanya berdasarkan pengalaman yang ia dapat masih dinilai buruk.
Berdasarkan pengalaman saya, pada saat proses administrasi, birokrasi di resepsionis sangat berbelit-belit.
Seharusnya database sebanyak 560 Anggota DPR beserta keluarganya sudah otomatis masuk ke dalam database seluruh RS yang menjadi provider Jasindo di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya berharap kepada pihak Jasindo agar dapat meningkatkan konteks pelayanan RS yang menjadi rujukan,” jelas politisi dapil Sumsel itu.
Seperti diketahui, pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi anggota DPR beserta keluarganya dilaksanakan oleh PT. Jasindo sebagai pihak yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan Permenkeu No. 167/PMK.02/2014 dan Permenkes No. 55/2014.
Padatnya kegiatan DPR dalam melaksanakan tugas konstitusional, menuntut kesiapan Anggota Dewan untuk tetap dapat mengikuti seluruh agenda kegiatan.
Hal ini berimplikasi perlunya Anggota Dewan mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan yang prima dan memadai sesuai peraturan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 65/2014 tentang jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pejabat negara. (sam)
