Ketua GPPG Banyuwangi, Samsudi menyatakan agar Ismoko ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPRD, itu harus. Begitu juga Sahlan harus ditetapkan sebagai Sekretaris. Kenapa, karena Ismoko kepada konstituenya bagus, dalam melaksanakan tugas Ismoko sangat disiplin.
“Kalau permohonan kami tidak ditanggapi, pasti ada efeknya dan golkar dibawah akan turun, akan merosot, coba nanti dilihat saja. Ini untuk pak Ismoko. Sekretaris Sahlan diganti. Pak Sahlan juga bagus. Kalau ini terjadi, Pak Ruli harus lengser. Pak Ruli tidak bisa ngayomi kader, jadi pemimpin otoriter, karepe dewe, saya tidak mau pemimpin seperti. Saya ingin Golkar ini besar. Itu saja,” tandas Samsudi kepada wartawan usai diterima pengurus Golkar di kantor Golkar Banyuwangi, Senin (5/3).
Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Banyuwangi, Ir Oktavius Balisuki usai menerima menyatakan aspirasi itu ada proses di organisasi di partai. Artinya disini ada pemangku kebijakan atau pimpinan partai. Karena di organisasi itu ada regulasi yang harus dilakukan. “Kami tidak bisa menjawab hal itu sekarang. Karena hal itu yang menjadi regulasi yang ada di partai. Soal ditutupnya pintu gerbang itu hanya soal tindakan yang tidak kita inginkan aja, tidak ada perintah dari pimpinan,” tegasnya.
Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi, Mohammad Ruliyono, SH ketika dikonfirmasi secara tegas menyatakan tidak ada pemindahan dapil untuk Sahlan. “Itu tidak benar. Saya akan menandatangani dengan tangan terbuka dan tetap di dapil 5. Saya jamin itu,” ujarnya.
Begitu pula menanggapi Ismoko. Pergantian itu sudah urusan partai tingkat DPD Partai Golkar Provinsi Jatim. Bahkan, Ismoko dan istri juga sudah melakukan klarifikasi di DPD Partai Golkar Jatim. “Pak Ismoko itu bukan dilengserkan. Tapi dapat penugasan di Badan Kehormatan (BK). Itu saja. Menjadi pimpinan itu ada mekanismenya, tidak ujug-ujug jadi pimpinan begitu. Ada Musda dan Rakerda, artinya ada regulasinya,” paparnya. (ari)
