“Proses pembangunan di kedua negara ini memiliki banyak persamaan,” ujar Teguh lagi.
Di mulai pada periode yang sama, yakni era 1960an, juga dimotori oleh aktor yang sama-sama berlatar belakang jenderal militer dengan kekuasaan penuh di seluruh negeri. Kiblat, pendekatan dan teori-teori pembangunan yang digunakan pun sama.
Kedua negara pada era itu sama-sama menerapkan sistem negara otoriter birokrtik.
“Tetapi hasilnya berbeda. Korea Selatan menjadi negara otoriter birokratik pembangunan, sementara Indonesia menjadi negara otoriter birokratik rente. Sektor ekonomi dan politik dipenuhi pencari rente semata,” ujar Teguh lagi.
Inilah sebabnya, pembangunan ekonomi Indonesia tidak pernah substansial, tidak punya basis industri yang memadai, dan akhirnya Indonesia hanya menjadi pasar. Sumber daya alam yang begitu banyak dikuasai oleh kekuatan asing.
“Politik rente sudah lama menjadi penyakit bangsa Indonesia,” demikian Teguh sambil berharap buku Dahnil ini bisa menginspirasi pembaca untuk bersama-sama membebaskan Indonesia dari politik rente. [mat]
