GRESIK – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Gresik, menurut rencana, pada 20 Januari 2018. dilaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja.
“Dalam seminggu terakhir ini kita telah membuka seluruh program dan anggaran dari seluruh OPD. Selanjutnya kepada seluruh Kepala OPD untuk mempresentasikan dihadapan saya beserta tim. Nantinya kami bersama tim akan memutuskan, setelah terlebih dahulu merevisi segala sesuatunya untuk perbaikan” tegas Sambari dihadapan pejabat dan PNS Pemkab Gresik, Senin (8/1).
Bupati juga mengingatkan agar seluruh pejabat dan bawahannya, untuk bekerja lebih hati-hati. Sebab nantinya, semua kesalahan yang timbul maka otomatis Kepala OPD yang bersangkutan harus ikut bertanggungjawab.
.“Untuk itu pimpinan jangan hanya pasrah saja atas kinerja bawahannya. Tolong apabila ada pengajuan anggaran yang tidak pantas untuk dilaksanakan, agar jangan ditandatangani. Saya tidak mungkin membaca satu persatu,” tandas Sambari seakan gak mau kecolongan.
Bupati Sambari juga menyebutkan, jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sampai tanggal 31 Desember 2017 pukul 24.00 yang mencapai Rp 153 miliar. Jumlah ini lebih besar dari perkiraan bupati yang hanya Rp 100 miliar.
“Jumlah Silpa ini murni dari penghematan setelah semua program dilaksanakan. Perhitungannya, dari total Anggaran 2017. Dikurangi total belanja langsung dan belanja tidak langsung. Jadi ada nilai SILPA sebesar Rp. 153 miliar. Prinsipnya semua sudah dilaksanakan” tandas Sambari.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Suyono mengatakan, pada tahun 2017 bupati mengawal langsung sejak mulai perencanaan, penganggaran maupun saat pelaksanaan.
“Bupati banyak mengevaluasi anggaran yang tidak masuk akal, tak mungkin bisa dilaksanakan, atau bahkan ada anggaran yang terlampau besar,” tandas Suyono. (kh)