JAKARTA –Korban kejahatan tindak pidana terorisme mendapat kompensasi dari pemerintah. Kompensasi untuk empat perwakilan korban teroriseme itu dari tiga peristiwa di lokasi berbeda itu, diserahkan Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (13/12/2019).
“Saya mewakili pemerintah, mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang pada hari ini telah secara nyata, meskipun tidak banyak jumlahnya, memberikan kompensasi kepada korban kejahatan terorisme,” ujar Mahfud MD.
Menurutnya, terorisme adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Sehingga pemerintah membentuk LPSK untuk memberikan perlindungan kepada saksi-saksi pelaku kejahatan dan korban kejahatan, lalu disusun lagi dengan undang-undang yang lebih progresif, yaitu Undang-Undang Terorisme yang menyatakan korban terorisme itu mendapat kompensasi atau restitusi pengobatan medis maupun psikososial itu diberikan oleh negara.
“Itu untuk menunjukkan betapa negara memang betul-betul serius untuk menangani masalah teror, karena itu adalah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh sipil. Kalau kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara, nah itu disebut pelanggaran HAM. Kalau sipil dengan sipil, bukan pelanggaran HAM namanya, ada lagi sendiri namanya,” kata Mahfud.
Ada empat korban perwakilan yang menerima kompensasi. Mereka merupakan korban dari tiga peristiwa terorisme yang berbeda. Dua orang korban tindak pidana terorisme yang terjadi di Tol Kanci-Pejagan, satu orang korban peristiwa terorisme di Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan satu orang lainnya merupakan korban penyerangan teroris di Pasar Blimbing, Lamongan, Jawa Timur.
