Jakarta – Unjuk rasa yang dimulai pada Selasa (21/5) siang bermula berlangsung aman, damai, dan tertib. Agenda yang mereka usung pun jelas, ke KPU untuk menolak penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara nasional Pemilu Presiden 2019, sedangkan ke Bawaslu untuk menuntut lembaga pengawas pemilu itu mengusut berbagai kecurangan.
Sebelumnya pada Selasa dini hari, KPU menetapkan perolehan suara Pilpres 2019 dari 34 provinsi dan 130 PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri), yakni pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin memeroleh 85.607.362 suara atau 55,50 persen, sedangkan pasangan 02 Prabowo-Sandiaga meraih 68.650.239 suara atau 44,50 persen. Jumlah pemilih nasional dalam Pilpres 2019 mencapai 199.987.870 pemilih, dengan jumlah suara sah Pilpres sebanyak 154.257.601 suara.
Sementara Bawaslu pada Senin (20/5) memutuskan bahwa laporan BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandi atas dugaan terjadinya kecurangan pemilu terstruktur, sistematis dan masif mengenai pelibatan aparatur sipil negara oleh pasangan Jokowi-Ma’ruf, tidak dapat diterima. Bawaslu menjelaskan tidak dapat menerima laporan itu karena bukti yang disertakan dalam laporan tidak cukup kuat.
Pada Selasa sore, massa yang berunjuk rasa itu sempat berbuka puasa bersama petugas TNI/Polri yang berjaga-jaga. Dengan komunikasi yang baik di antara kedua belah pihak, petugas keamanan memberikan toleransi kepada pengunjuk rasa untuk menyelenggarakan Shalat Maghrib, Shalat Isya, dan Shalat Tarawih bersama.
Sekitar pukul 21.00 WIB, massa pengunjuk rasa menuruti imbauan aparat keamanan untuk membubarkan diri dan kembali ke tempat masing-masing. “Korlap pengunjuk rasa kooperatif, suasananya pun kondusif, damai,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri M Iqbal didampingi Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi dan Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol Asep Saputra, saat menyampaikan kronologi kejadian tersebut, Rabu (22/5).
Setelah itu, petugas TNI/Polri bisa melakukan konsolidasi untuk tetap berjaga dan mengamankan obyek terutama Bawaslu. Namun sekira pukul 23.00 WIB, katanya, ada massa yang datang ke sekitar Bawaslu, tidak tahu dari mana, berulah anarkistis dan provokatif, berusaha merusak security barrier dan memprovokasis petugas.
Petugas TNI/Polri, menurut Iqbal, sesuai prosedur standar operasional (SOP) dan karena sudah larut malam, menghalau dengan mekanisme yang ada. Massa bisa dihalau hingga Pasar Tanah Abang Blok A, namun mereka melakukan perlawanan di sekitar underpass yang berlokasi di pertemuan Jalan KH Wahid Hasyim dan Jalan KH Mas Mansyur.
“Bukan hanya lontaran kata-kata, tetapi juga batu, molotov, dan petasan,” ucapnya.
Iqbal menyebutkan, ada 58 provokator yang kemudian ditangkap dan sedang didalami lebih lanjut dalam pemeriksaan. Massa tersebut dari luar Jakarta, seperti dari Jawa Barat, Banten, bahkan Jawa Tengah.
Petugas juga menahan satu mobil ambulans berlambang partai politik, yang di dalamnya terdapat tumpukan batu dan berbagai peralatan, bahkan ada amplop berisi uang. “Semua sudah kami sita,” ujarnya.
Di tempat lain di Jalan KS Tubun, yang berjarak sekitar dua kilometer dari lokasi kericuhan di Tanah Abang, sekitar pukul 22.45 WIB juga ada sekelompok massa sekitar 200 orang. Mereka ke kompleks asrama Brimob, lalu melakukan perusakan sejumlah kendaraan secara brutal.
Dari massa anarkistis tersebut, katanya, menunjukkan bahwa itu bukan merupakan peristiwa spontan, melainkan telah dirancang (setting) untuk melakukan aksi anarkistis dan brutal. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Harry Kurniawan meyakini massa aksi di Bawaslu menjelang tengah malam yang sempat melakukan provokasi pada aparat dan rusuh, berbeda dengan massa yang melakukan aksi sejak siang hari.
“Ini berbeda dari massa yang siang. Ini memang sengaja mau rusuh,” ucap Harry.
Massa di depan Bawaslu sempat dimediasi oleh Wakapolres Jakarta Pusat AKBP Arie Ardian, namun massa terus bersikap provokatif bahkan menantang petugas. “Tembak pak tembak. Semua pasti mati kok,” ujar salah satu massa aksi yang ditenangkan oleh Wakapolres.
Pada Rabu selepas siang, massa kembali berunjuk rasa di depan Bawaslu. Aksi massa berlangsung tertib dan aman, termasuk pada saat mereka kedatangan petinggi dari BPN Prabowo-Sandi seperti Amien Rais. Pada malam hari selepas Shalat Tarawih, mereka pun berangsur-angsur membubarkan diri.
Namun, lagi-lagi ada kumpulan massa yang berulah dan memprovokasi, bahkan melempari batu, molotov, dan petasan lontar ke arah petugas, serta melakukan berbagai pembakaran peralatan. Bahkan sebagian di antara mereka, ada yang merebut tameng petugas keamanan.
Hingga sekitar pukul 22.00 WIB, situasi di sekitar Jalan MH Thamrin telah kondusif setelah aparat berhasil membubarkan massa yang brutal dan anarkistis. Polri menduga massa yang membuat kericuhan di sejumlah titik itu merupakan massa bayaran.
“Bukan peristiwa spontan tapi by designed, setting-an. Diduga ini massa setting-an, massa bayaran untuk menciptakan rusuh,” jelas Iqbal.
Polisi menemukan uang sebesar Rp 6 juta dari massa bayaran yang membuat kerusuhan pada Selasa (21/5) malam hingga Rabu dini hari. “Ditemukan di mereka, amplop berisikan uang totalnya hampir Rp 6 juta, yang terpisah amplop-amplopnya. Mereka mengaku ada yang bayar,” kata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian saat jumpa pers di Media Center Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu.
Tito mengungkapkan, orang yang ditangkap tersebut diduga sebagai pelaku atau provokator pemicu kerusuhan. Sebagian orang yang ditangkap tersebut bertato di tubuhnya.
Dalam kerusuhan di Petamburan, sebanyak 25 kendaraan, yang terdiri atas dua kendaraan dinas dan 23 kendaraan pribadi dirusak oleh massa yang anarkistis. Selain kerusuhan di Petamburan, Tito juga menyebutkan peristiwa di Asrama Polri Cideng, Jakarta Pusat. Massa disebut tengah berusaha menyerang asrama yang juga diisi oleh keluarga kepolisian.
“Ada juga di Jatinegara ada yang bakar ban di jalan. Kurang lebih 50-100 orang, kemudian bisa dibubarkan,” ucap Tito.
