78 Pejabat Pemkot Surabaya Dimutasi, Ada Kepala Dinkominfo, Bappeda, Disdukcapil, Dinsos, dan Dinkes

78 Pejabat Pemkot Surabaya Dimutasi, Ada Kepala Dinkominfo, Bappeda, Disdukcapil, Dinsos, dan Dinkes
Sebanyak 78 pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, dimutasi. Meliputi 7 pejabat eselon II atau JPT Pratama, serta 71 pejabat eselon III dan IV. Pelantikan berlangsung di Graha Sawunggaling, Kamis (2/4/2026).

SURABAYA, WartaTransparansi.com – Sebanyak 78 pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, dimutasi. Meliputi 7 pejabat eselon II atau JPT Pratama, serta 71 pejabat eselon III dan IV. Pelantikan berlangsung di Graha Sawunggaling, Kamis (2/4/2026).

Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan, rotasi jabatan ini bukan sekadar penyegaran, melainkan strategi untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan di tengah sejumlah pejabat yang mendekati masa purna bakti. Penataan juga diarahkan untuk menyiapkan pengganti sekaligus memperkuat peran mentor di lingkungan organisasi.

“Rotasi ini bagian dari kebutuhan organisasi dan percepatan kinerja. Kami pastikan setiap jabatan diisi oleh orang yang tepat sesuai kompetensinya,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa penempatan pejabat harus selaras dengan kompetensi serta target kinerja yang diemban. Menurutnya, Pemkot Surabaya saat ini membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam mengeksekusi program prioritas. Ia juga menegaskan prinsip kepemimpinan yang harus dipegang oleh seluruh jajaran.

“Loyalitas hanya satu, kepada masyarakat Surabaya, bukan kepada wali kota, wakil wali kota, atau sekda,” tegasnya.

Eri mengingatkan bahwa seluruh kebijakan dan program harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat di tingkat bawah. Setiap Rukun Warga (RW) diharapkan mampu menyelesaikan persoalan warganya, termasuk melalui penguatan Kampung Pancasila.

“Tidak boleh ada warga miskin yang tidak tertangani, tidak boleh ada stunting tanpa intervensi, dan tidak boleh ada warga yang kesulitan makan atau biaya sekolah,” tuturnya.

Lebih lanjut, Eri menekankan pentingnya budaya kerja yang produktif dan terukur. Ia meminta jajarannya tidak terjebak pada pendekatan teoritis tanpa aksi nyata. Berdasarkan pengalamannya di berbagai jenjang birokrasi, ia menilai masih terdapat waktu kerja yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan capaian konkret.

“Sekarang tidak ada lagi ruang untuk kerja tanpa output dan outcome. Semua harus terukur,” ujarnya.

Editor: Wetly