Dalam pengisian jabatan, Pemkot Surabaya memilih tidak tergesa-gesa menetapkan pejabat definitif. Sejumlah posisi masih diisi pelaksana tugas (Plt) sambil menunggu hasil evaluasi kinerja sebelum dibuka lelang jabatan.
“Saya tidak ingin gegabah. Lebih baik dilihat dulu hasil kerjanya. Kalau dipaksakan tapi tidak mencapai target, justru sulit dievaluasi,” katanya.
Wali Kota Eri menambahkan, evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala setiap bulan. Pejabat yang tidak mampu menunjukkan hasil dalam tiga bulan akan diganti.
Seiring dengan itu, mulai 7 April, seluruh program prioritas diminta berjalan optimal, mulai dari penguatan Kampung Pancasila, penataan pedestrian agar bebas dari parkir liar, penerapan parkir non-tunai, hingga peningkatan standar pengelolaan tempat pembuangan sampah (TPS). Seluruh program tersebut harus ditopang dengan sistem satu data yang akurat.
“Camat dan lurah bergerak cepat dengan target penyelesaian dalam waktu satu minggu. Tidak ada lagi alasan keterlambatan mengingat sejumlah program telah berjalan lebih dari satu tahun,” tegasnya.
Untuk memastikan hal tersebut, evaluasi kinerja akan dilakukan secara rutin setiap bulan. Apabila dalam kurun waktu tiga bulan belum menunjukkan hasil yang optimal, maka akan dilakukan penyesuaian atau pergantian pejabat.
“Seluruh jajaran, termasuk Sekretaris Daerah, harus berani melakukan evaluasi demi memastikan kinerja pemerintahan berjalan optimal,” tukasnya.
Dari tujuh pejabat eselon II yang dirotasi, di antaranya Eddy Christijanto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), Antiek Sugiharti sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Nanik Sukristina sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), dr Billy Daniel Messakh sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Dedik Irianto sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Maria Theresia Ekawati Rahayu sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Irvan Wahyudrajad sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). (*)
