Surabaya, Wartatransparansi.com – Hingga awal April 2026, kursi Ketua DPRD Kota Surabaya yang menjadi jatah PDI Perjuangan masih belum terisi. Kondisi ini memicu perhatian publik yang berharap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP segera mengeluarkan rekomendasi resmi.
Pengamat politik Surokim Abdussalam menilai, kejelasan dari DPP sangat dinantikan agar kinerja lembaga legislatif di Kota Pahlawan dapat berjalan maksimal. “Harapannya tentu rekomendasi dari DPP bisa segera turun, sehingga posisi Ketua DPRD Surabaya tidak terus kosong,” kata Surokim, Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, belum munculnya nama kandidat yang direkomendasikan kemungkinan karena proses penentuan di tingkat pusat masih berjalan dinamis. DPP dinilai tengah melakukan pertimbangan matang sebelum menetapkan figur yang tepat.
“Prosesnya mungkin masih alot karena banyak faktor yang dipertimbangkan. Ini posisi strategis, jadi wajar jika DPP sangat selektif,” ujarnya.
Surokim menegaskan, kewenangan penuh dalam menentukan Ketua DPRD berada di tangan DPP PDIP. Meski demikian, ia menyebut biasanya keputusan tersebut juga mempertimbangkan masukan dari struktur partai di daerah.
“Secara prinsip itu hak prerogatif DPP. Namun dalam praktiknya, aspirasi dari bawah dan penilaian internal tetap menjadi bahan pertimbangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya segera mengisi kekosongan jabatan tersebut. Pasalnya, Ketua DPRD memiliki peran sentral dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, hingga penganggaran.
“Jangan sampai kekosongan ini berlarut-larut, karena bisa berdampak pada efektivitas kerja DPRD. Saat ini banyak agenda penting yang membutuhkan respons cepat dari lembaga legislatif,” pungkasnya. (*)
