JAKARTA, WartaTransparansi.com – Pemerintah Kabupaten Malang resmi ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pilot project nasional tahun 2026. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib, usai memimpin kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) RI di Menara Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (27/1) pagi.
Wabup Malang yang akrab disapa Bu Nyai Lathifah mengatakan, kunjungan tersebut merupakan tahapan finalisasi sebelum sejumlah program strategis nasional dijalankan di Kabupaten Malang. Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian khusus yang diberikan Pemerintah Pusat kepada daerahnya.
“Kami bersyukur Kabupaten Malang dipercaya sebagai lokasi pilot project nasional. Untuk Provinsi Jawa Timur, hanya satu kabupaten/kota yang ditetapkan, dan itu Kabupaten Malang,” ujar Bu Nyai Lathifah.
Dalam pertemuan yang diterima Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas Rama G. Notowidigdo dan Asisten Personal Menteri Prof. Dwija, disepakati fokus kerja sama pada tiga sektor utama, yakni pertanian, pariwisata, dan pendidikan.
Bu Nyai menjelaskan, Kementerian PPN/Bappenas akan mendampingi pengembangan sektor pertanian dan pariwisata secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Sementara di sektor pendidikan, Bappenas akan membantu pencarian pembiayaan hibah sehingga tidak bergantung pada APBN maupun APBD, termasuk solusi pemenuhan tenaga kependidikan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kunjungan tersebut turut diikuti delapan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Malang, di antaranya Kepala Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas PMD, serta DP3A.
Kerja sama ini rencananya akan diformalkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada awal Februari 2026. (din/min)
