SURABAYA, Wartatransparansi.com — Pemberian gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada sepuluh tokoh dari berbagai daerah pada peringatan Hari Pahlawan 2025 di Istana Negara, Jakarta, menuai beragam tanggapan dari publik. Salah satu penerima gelar, mantan Presiden Soeharto, menjadi sorotan utama dan memicu polemik di tengah masyarakat.
Soeharto dikenal sebagai pemimpin yang berperan besar dalam memulihkan stabilitas nasional pasca-1965 dan membawa Indonesia mencapai swasembada pangan serta pertumbuhan ekonomi pesat. Namun, di sisi lain, masa pemerintahannya juga diwarnai dengan pembatasan kebebasan politik dan pembungkaman kritik. Kondisi ini menimbulkan perdebatan tentang layak tidaknya figur kontroversial menerima gelar kehormatan tertinggi dari negara.
Menanggapi isu tersebut, Johari Mustawan, Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan bahwa penetapan gelar pahlawan memiliki mekanisme ketat dan berlapis. “Negara memiliki dasar penilaian yang jelas. Gelar Pahlawan Nasional tidak bisa diberikan sembarangan, tetapi berdasarkan kontribusi dan cakupan perjuangan seseorang terhadap bangsa,” tegas Johari di ruang Komisi D DPRD Surabaya, Kamis 13 November 2025.
Johari menjelaskan, pada masa penjajahan, pahlawan dikenal sebagai mereka yang berjuang dengan senjata atau pemikiran melawan penjajah. “Banyak dari mereka gugur tanpa sempat menikmati kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Itulah bentuk tertinggi dari pengorbanan,” ujarnya.
