SIDOARJO (WartaTransparansi.com) –Kumpulan para aktivis Sidoarjo for Gress (FoR Gress) tetap mencermati perkembangan situasi pemerintahan lokal di Kabupaten Sidoarjo. Pada Jumat malam (24/10/2025), FoR Gress kembali mengadakan Forum Group Discussion. Berbagai persoalan mutakhir dikupas. Salah satunya, peran civil society menyikapi kegaduhan elite politik.
FGD berlangsung di Li Masan Kopi, Desa Sidodadi, Kecamatan Candi. Puluhan peserta hadir. Baik dari praktisi pendidikan, kebudayaan, Sejarah, pemberdayaan masyarakat, akademisi, serta mahasiswa, tokoh masyarkat, jurnalis, dan lain-lain. Mereka menyumbangkan ide hampir selama sekitar 3,5 jam.
Temanya adalah ”Membaca Sidoarjo: Konflik Elite, Budaya Gaduh, dan Jalan Perbaikan Tata Kelola Daerah.” FGD pada Jumat malam ini merupakan Seri Ke-3 FoR Gress. Sebagai pemantik diskusi, pemerhati kebijakan Badrus Zaman mempresentasikan topik ”Dari Konflik Elite ke Masyarakat Epistemik.”
Badrus Zaman atau biasa disapa Cak Sudrab menyampaikan fakta yang menohok. Menurut dia, konflik elite di Sidoarjo bukan sekadar menjadi drama politik, melainkan juga gangguan terhadap layanan publik. Tata kelola pemerintahan menjadi lemah, transparansi rendah, dan partisipasi publik hanya bersifat simbolik.
”Masyarakatlah yang menanggung akibatnya,” ungkapnya.
Menurut Badrus, akar persoalan politik Sidoarjo juga terletak pada lemahnya kapasitas civil society yang masih reaktif, emosional, dan terjebak dalam lingkaran aktivisme yang sempit. Banyak yang berfokus pada kritik, tapi belum kuat dalam data, metodologi, dan solusi alternatif.
Dia mengajak masyarakat sipil untuk bertransformasi dari sekadar ”suara yang marah” menjadi ”pikiran yang dihormati.” Gagasan, ide, dan pemikiran seharusnya lebih diutamakan daripada sekadar protes berupa kemarahan. Dengan begitu, akan lahir peran-peran positif bagi masyarakat sipil untuk ikut berperan membangun Kabupaten Sidoarjo.
”Kita perlu melampaui peran reaktif dan sektoral. Civil society Sidoarjo harus menjadi komunitas epistemik, penghasil pengetahuan, data, dan gagasan yang kredibel,” ujar Badrus.
Dia berpendapat, demokrasi lokal tidak lahir dari dekrit elite, tetapi dari infrastruktur sipil yang tangguh, cerdas, berintegritas, dan berakar pada rakyat. Masa depan politik Sidoarjo akan ditentukan oleh keberanian masyarakat sipil untuk menjadi sumber pengetahuan dan pengendali moral kekuasaan, bukan sekadar pereaksi terhadap apa yang terjadi.
