Eddy menjelaskan, seluruh ASN wajib melakukan absen menggunakan aplikasi Kantorku melalui ponsel masing-masing.
“Ketika WFH akan disetting selama tiga kali, kalau memang ternyata absennya cuma dua kali, itu termasuk mangkir, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan,” jelasnya.
Bahkan, sambungnya, para staf yang melaksanakan WFH juga wajib melaksanakan target kinerja yang diberikan oleh masing-masing pimpinan. Sebab, setiap kali selesai melaksanakan WFH para staf wajib membuat laporan kegiatan secara tertulis mulai dari pukul 07.30 WIB sampai 16.30 WIB.
“Jadi apa yang dilakukan, sudah menyelesaikan apa, buktinya apa, itu wajib dilaporkan atasan langsung. Bagi mereka yang melakukan pelanggaran itu, mereka akan dikenakan sanksi,” ujarnya.
Dia menegaskan, ada dua jenis sanksi yang akan diberikan jika ada staf yang melakukan pelanggaran. Mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat. Misal, ada yang meninggalkan atau mangkir dari tugasnya, atau pergi ke luar kota tanpa ada izin dari atasan, maka akan dikenakan sanksi berat sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
“Kalau misalnya izin dari atasan karena mungkin ada berita duka dari orang tuanya, itu masih diperbolehkan, tapi kalau nggak ada izin sama dengan mereka meninggalkan atau mangkir dari tugasnya. Dan itu akan diproses sesuai PP Nomor 94 Tahun 2022, sanksi beratnya bisa penghentian jabatan atau sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN,” tegasnya.
Eddy menambahkan, di lingkungan Diskominfo sendiri ada 50 persen staf yang melaksanakan WFH dan 50 persen lainnya WFO. Karena, lanjut dia, di hari pertama pelaksanaan kebijakan ini Diskominfo melakukan pemeliharaan jaringan pelayanan dan seluruh aplikasi di lingkungan PD Pemkot Surabaya.
“Jadi seluruh jaringan di PD kami yang memelihara, jangan sampai ini terganggu, apalagi hari ini juga ada informasi pemadaman listrik. Makanya, teman-teman bersiap di lokasi sekitar 50 persen, yang 50 persen melaksanakan WFH,” tandasnya. (*)
