Sementara pada tahap pasca bencana, koordinasi lintas sektor dilakukan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) guna melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tak hanya perbaikan infrastruktur, BPBD juga memperhatikan pemulihan psikologis masyarakat yang terdampak.
Joko mengungkapkan, potensi bencana di Kota Kediri meliputi banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, tanah longsor, dan gempa bumi. Untuk mempercepat respon darurat, Pemerintah Kota Kediri telah mengoperasikan layanan panggilan 112 “Lapor Mbak Wali” sebagai kanal pelaporan cepat bagi masyarakat. “Layanan ini bukti nyata bahwa pemerintah selalu hadir di tengah situasi darurat,” ujarnya.
Mengutip data BMKG, wilayah Kediri memasuki musim hujan sejak pertengahan Oktober 2025 hingga April 2026, dengan puncak curah hujan pada Januari–Februari 2026. Fenomena IOD negatif di Samudra Hindia diperkirakan memperpanjang durasi hujan di sebagian wilayah barat Indonesia, termasuk Kediri.
“Kesiapsiagaan adalah elemen penting dalam membangun ketangguhan ASN menghadapi ancaman bencana. Diperlukan kesiapan, sinergi, dan kepedulian lintas sektor agar keselamatan masyarakat tetap terjaga,” tutup Joko.(*)
