“Kami berharap nanti setelah diukur ulang oleh BPN, semua warga bisa berbesar hati mengikhlaskan tanahnya demi akses jalan, sehingga tercipta kedamaian,” terangnya.
Setelah dilakukan pengukuran, Eri juga akan kembali mempertemukan kedua belah pihak warga untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan.
Eri kemudian berpesan kepada masyarakat untuk tidak memperkeruh suasana dengan penggunaan media sosial (medsos) secara berlebihan. Sebab, dapat memicu respons dan perselisihan yang semakin besar antara kedua belah pihak.
Ia ingin permasalahan warga bisa diselesaikan secara kekeluargaan melalui Kampung Pancasila.
“Saya tadi bilang ke Pak camat dan Lurah untuk menyelesaikan masalah warganya lewat Kampung Pancasila, tidak semua harus dimasukkan ke medsos,” pesannya.
Dalam kesempatan ini, Eri juga meluruskan isu yang sempat beredar mengenai Lurah dan pihak LPMK Tembok Dukuh yang disebut menerima uang terkait persoalan tersebut. Setelah mencari informasi dan menanyakan langsung kepada lurah yang bersangkutan, ia memastikan kabar tersebut tidak benar.
“Setelah saya cari tahu ternyata tidak seperti itu ceritanya. Uang tersebut ternyata dikumpulkan oleh RT/RW atas niat baik setelah rapat di kelurahan untuk biaya ukur ulang BPN, yang diperkirakan antara Rp350.000 hingga Rp500.000. Namun, niat baik ini justru berubah menjadi fitnah karena adanya dugaan penerimaan uang oleh LPMK,” jelasnya.
Eri berharap, agar ke depannya RT/RW maupun LPMK berhati-hati dan menghindari penerimaan uang, meskipun niatnya baik. (*)
