“Kami meminta dukungan untuk rencana pembangunan Kantor Imigrasi Kelas III TPI Banyuwangi, pemberian hibah tanah tambahan untuk pembangunan Lapas baru di Banyuwangi, serta pengadaan kantor Bapas di Banyuwangi,” jelasnya.
Tidak hanya kepada eksekutif, permintaan dukungan juga disampaikan kepada legislatif. Deputi Nyoman berharap DPRD Banyuwangi dapat memberikan rekomendasi dan membahas bersama Pemkab untuk pengembangan layanan. Hal ini dinilai krusial, terutama dalam menyongsong pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan menempatkan Bapas pada peran yang sangat sentral.
Menanggapi hal tersebut, baik Wakil Bupati Mujiono maupun Ketua DPRD Made Cahyana Negara menyambut baik audiensi ini dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya.
“Pemkab akan siap dalam memberikan dukungan, karena hal ini juga akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Banyuwangi,” tegas Mujiono.
Sementara itu, I Made Cahyana Negara menyatakan bahwa pihaknya akan membahas poin-poin dari audiensi ini secara lebih serius. “Nantinya akan ada pembahasan yang lebih serius mengenai poin-poin audiensi ini,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat semakin mempererat kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan untuk kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. (*)
