Masalah audit kerugian akibat kerusuhan yang membakar habis gedung wakil rakyat akhir bulan Agustus lalu pun masih gelap. Firdaus, mengaku belum bisa membuka angka pasti.
“Total audit kerugian masih dihitung kepolisian. Informasi ada, tapi nilainya berubah-ubah. Jadi kami tunggu dulu, nanti akan kami sampaikan bersama kepolisian,” ujarnya, Minggu 14 September 2025.
Sisa arsip disebut masih ada, meski nyaris semua dokumen ikut terbakar.
“Arsipnya insyaallah masih ada,” kata Firdaus mencoba menenangkan publik.
Namun Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus, memastikan dewan tidak akan kehilangan panggung. Ia bilang seluruh fraksi sepakat pindah kantor ke wilayah Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren.
“Sebanyak 29 anggota DPRD sudah berparipurna dengan Mbak Wali. Karena Kota Kediri punya lahan yang bisa dimanfaatkan, maka kami ajukan untuk dipindahkan,” ujarnya.
Alasan pemindahan pun disampaikan blak-blakan oleh politisi senior asal partai berlambang matahari terbit PAN Kota Kediri.
“Kenapa harus dipindah? Karena kantor lama terlalu sempit dan kurang representatif untuk audiensi maupun rapat dengan masyarakat,” kata Firdaus.
Sayangnya, wacana pindah kantor yang ngebut itu berhenti di lampu merah Jakarta. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan pihaknya menahan kuas sampai ada tanda tangan dari Kementerian Keuangan.
“Kalau ingin dipindahkan harus ada persetujuan Menteri Keuangan, karena kewenangan kami hanya merehabilitasi. Permintaan ini akan kami teruskan dulu ke Kementerian Keuangan. Jadi, sementara upaya rehabilitasi kami tunda,” katanya usai meninjau gedung DPRD Kota Kediri.
Hitung-hitungannya pun bukan receh. Kalau dibangun kembali di tempat lama, kata Dody, biayanya sekitar Rp15 miliar. Kalau pindah? Lebih mahal, dan harus menunggu tanda tangan Kemenkeu.
“Misalnya sayap kanan-kiri kerusakannya sedang, tapi gedung utama wajib dihancurkan. Itu kira-kira Rp15 miliar. Kalau pindah, pasti lebih dari itu,” ungkapnya.(*)
