“Pemerintah Kabupaten Blitar terus berupaya mengimplementasikan semangat peringatan tersebut melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, di antaranya lewat program dan alokasi anggaran APBD,” paparnya.
Dikatakannya, terkait pertambangan Presiden RI mendapatkan laporan bahwa ada ribuan tambang illegal di Indonesia yang membuat negara mengalami potensi kerugian yang sangat besar. Presiden tak peduli jika tambang illegal dibeking oleh aparat militer, kepolisian, atau politisi dari partai-partai besar, semua akan diberantas.
Sesuai instruksi Presiden RI, secara linier harus gas jalan terkait tambang ilegal, sebab ini sangat merugikan negara. Sedangkan di Kabupaten Blitar tentang pertambangan sudah ada regulasi baru, supaya memperoleh APBD secara maksimal dari tambang.
“Sekali lagi, Dirgahayu Republik Indonesia ke-80, Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju,” pungkas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Ratna Dewi Nirwana Sari. (*)
