“Yang diuntungkan hanya sekelompok orang. Sementara rakyat dan negara yang menanggung kerugiannya,” jelasnya.
Selain mendesak penertiban, Multazam juga menyoroti soal perizinan tambang yang kerap kali dianggap terlalu rumit dan tidak ramah masyarakat. Menurutnya, banyak warga yang sebenarnya berniat mengurus izin resmi, namun terhambat oleh birokrasi yang panjang dan membingungkan.
“Kadang masyarakat sudah niat mau urus izin, tapi prosesnya berbelit-belit. Sampai tambangnya selesai, izinnya belum juga keluar,” ucapnya.
Ia mendorong Pemprov untuk memperbaiki sistem perizinan dan secara aktif mensosialisasikan prosedurnya ke masyarakat. Menurutnya, perizinan yang transparan dan efisien akan mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap aturan.
“Perizinan harus dibuat mudah dan jelas. Jangan sampai rakyat frustrasi hanya karena ingin patuh hukum,” tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Multazam menyerukan agar Gubernur Jawa Timur segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola sektor pertambangan, termasuk aspek perpajakannya.
“Jika tata kelola perizinan dan pajak pertambangan bisa dibenahi dengan baik, manfaatnya akan kembali ke daerah, baik ke pemerintah provinsi maupun kabupaten,” pungkasnya. (*)
