“Jadi kami saat ini menjadikan NIK sebagai variabel kunci menjadi basis data. Apalagi survei-survei yang dilakukan BPS, terutama survei rumah dan survei penduduk, NIK wajib terekam,” jelasnya.
Proses pembaruan data, sambungnya, masih akan terus berlanjut hingga final. Karena kolaborasi antara BPS Kota Surabaya dan Pemkot Surabaya merupakan salah satu langkah konkret untuk menghasilkan data yang update dan disepakati bersama.
“Sehingga ini merupakan proses rekonsiliasi data untuk benar-benar mewujudkan data tunggal yang diharapkan oleh Bapak Presiden,” tambahnya
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M Fikser mewakili Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, bahwa pemkot sudah mengirimkan sekitar 3,04 juta data penduduk ke BPS RI. Dari jumlah tersebut telah dilakukan pemadanan sekitar 2,9 juta dan 219.000 data penduduk dikembalikan untuk didata ulang.
Pemadanan tersebut diharapkan bisa selesai pada Juli 2025, setelah dilakukan kroscek ulang data penduduk Kota Surabaya yang belum padan dengan data DTSEN BPS RI.
“Kalau untuk kecepatan melakukan survei, kita pemerintah kota usahakan selesai dengan 34 item itu. Seperti stunting, terus by name by address, intervensi apa yang diberikan, insyaallah kita selesaikan,” katanya, Minggu (13/7/2025). (*)
