Sejumlah program pun telah dijalankan sebagai bentuk konkret komitmen tersebut, mulai dari Lapor Mbak Wali 112, pelayanan administrasi All-In di kelurahan, hingga moda transportasi MAPAN CERIA yang dirancang aman dan nyaman untuk anak berkebutuhan khusus.
“Forum ini penting sebagai bagian dari ikhtiar bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ke depan, fasilitas pelayanan bisa dilengkapi huruf braille agar semakin ramah disabilitas,” kata wali kota yang dikenal sebagai pemimpin termuda di kota tersebut.
Menurut Wali Kota yang akrab disapa Mbak Wali, inklusivitas dalam pelayanan bukanlah sekadar cita-cita, tapi keniscayaan.
“Suatu saat, kita semua akan mengalami kondisi rentan. Jadi, sistem yang kita bangun hari ini adalah perlindungan untuk masa depan kita sendiri,” ujarnya.
Sosialisasi ini juga menghadirkan materi dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) serta sesi demonstrasi interaksi langsung dengan penyandang disabilitas.
Sekretaris Daerah Kota Kediri, Bagus Alit, melaporkan bahwa sejumlah indikator pelayanan publik menunjukkan capaian positif. Tahun 2024, Kediri meraih kategori Prima dalam evaluasi Kota Ramah Kelompok Rentan. Indeks Pelayanan Publik tercatat di angka 4,2 dengan predikat sangat baik, sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 89,65.
“Tindak lanjut laporan pengaduan mencapai 100 persen, dan sistem layanan terhubung dengan SIPPN. Ini menunjukkan bahwa pelayanan publik kita terus bergerak ke arah yang lebih responsif dan inklusif,” ujar Bagus.
Acara ini menjadi bagian dari rangkaian kebijakan Kota Kediri dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil, setara, dan ramah terhadap semua golongan masyarakat.(*)
