MenPAN-RB: Surabaya Pionir Reformasi Birokrasi Tematik di Indonesia

MenPAN-RB: Surabaya Pionir Reformasi Birokrasi Tematik di Indonesia
Menteri Rini mengatakan bahwa kunjungannya ke Surabaya juga bertujuan untuk memberikan arahan terkait sejumlah kebijakan strategis. Mulai dari transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas layanan publik, hingga pengelolaan sumber daya manusia aparatur.

Ia menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada tataran kebijakan semata, melainkan harus responsif dan segera diimplementasikan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar birokrasi dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Dan kami punya beberapa program reformasi birokrasi tematik dan tentunya hari ini (kami) akan melihat hasil daripada orkestrasi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang sudah dijalankan oleh Pemda Surabaya,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai fokus kunjungannya di Surabaya, Menteri Rini menyampaikan bahwa selain mendatangi Balai Kota, ia juga meninjau langsung Pasar Pacar Keling dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola.

“Pertama tentunya untuk yang ke pasar itu (terkait) padat karya. Karena beliau (Wali Kota Eri Cahyadi) meng-orkestrasi seluruh dinas-dinas untuk punya program bersama dengan program padat karya, sehingga semuanya bergerak bersama untuk memberantas kemiskinan,” jelasnya.

Menteri Rini juga mengakui keberhasilan MPP Siola dalam memberikan layanan publik yang efisien dan terintegrasi kepada masyarakat. Menurutnya, KemenPAN-RB mendorong seluruh pemerintah daerah agar mengembangkan MPP sebagai pusat layanan publik terpadu.

“MPP Kota Surabaya ini termasuk mal pelayanan publik yang paling tinggi atau mal pelayanan publik kategori Prima. Karena paling banyak mendapatkan kunjungan dari masyarakat untuk mendapatkan layanan,” sebutnya.

Ia menegaskan bahwa setiap kunjungan kerja ke daerah selalu dimanfaatkan untuk memantau langsung kondisi MPP guna memastikan bahwa pembangunan layanan publik benar-benar berpihak kepada masyarakat.

“Tentunya setiap kali kunjungan ke daerah saya pasti akan melihat MPP-nya. Karena untuk memastikan bahwa mal pelayanan publik itu dibangun memang untuk masyarakat. Jadi masyarakat mendapatkan kemudahan,” ujarnya. (*)

Editor: Wetly