BLITAR (Wartatransparasi.com) – Upaya meningkatkan sinergi antara organisasi masyarakat dan pemerintahan terus dilakukan guna memperkuat pembangunan yang berpihak pada masyarakat. DPRD Kota Blitar Terima audensi omas Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (DPD JPKP), Jumat (02/05/2025).
JPKP mempertanyakan kepada wakil rakyat tentang solusi bagi para buruh eks pabrik rokok Bokormas dan Perkasa yang masih menghadapi ketidakpastian ekonomi pasca-kebangkrutan perusahaan.
Ketua DPD JPKP Kota Blitar, Sugeng Widodo, menuturkan bahwa organisasi yang dipimpinnya selama ini telah berperan dalam berbagai program sosial, termasuk advokasi bagi masyarakat miskin dalam akses layanan kesehatan dan kesempatan kerja.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan akar rumput. Untuk itu, kolaborasi dengan DPRD sangat diperlukan agar advokasi yang kami lakukan dapat menghasilkan kebijakan yang konkret,” ungkap Sugeng.
Salah satu isu krusial yang mencuat dalam audiensi ini adalah permasalahan di beberapa pasar tradisional, nasib buruh eks pabrik rokok Bokormas dan Perkasa yang hingga kini belum mendapatkan kepastian terkait hak pesangon mereka. Sejak kedua perusahaan dinyatakan pailit oleh Pengadilan pada 2023, ratusan buruh kehilangan mata pencaharian dan menghadapi kesulitan ekonomi yang signifikan.
Pihaknya berharap ada mekanisme bantuan hukum yang lebih mudah diakses bagi buruh yang ingin memperjuangkan pesangonnya. Selain itu, perlu ada upaya pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja alternatif bagi mereka.
