Ia menegaskan, demokrasi tidak hanya soal mekanisme pemilihan, tetapi juga tentang kualitas pemerintahan yang dihasilkan. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat mengurangi potensi konflik horizontal di masyarakat yang sering terjadi dalam pilkada langsung.
Selain itu kata dia, mekanisme ini dapat memperkuat akuntabilitas kepala daerah kepada DPRD sebagai lembaga legislatif yang mewakili aspirasi rakyat. Dimana dari sudut pandang empiris, pilkada langsung sering kali diwarnai dengan praktik politik uang, tingginya biaya politik, dan polarisasi sosial di masyarakat.
“Dengan sistem pemilihan oleh DPRD, biaya politik dapat ditekan, sehingga efektifitas dan efisiensi anggaran dapat dialihkan untuk kesehatan, pendidikan dan meningkat sdm masyarakat,” jelas Nisa.
Mahasiswa pasca sarjana Fakultas Ketahanan Nasional Universitas Indonesia ini pun juga mengajak seluruh elemen bangsa memahami problematika Pilkada Serentak tersebut. Termasuk para akademisi, politisi, dan masyarakat sipil dapat mendukung dan berdialog secara terbuka mengenai gagasan presiden tersebut.
“Kita perlu mengevaluasi sistem yang ada secara objektif, dengan mempertimbangkan konteks kebutuhan nasional saat ini. KNPI siap menjadi jembatan dialog bagi seluruh pihak untuk memastikan bahwa setiap perubahan sistem tetap mengedepankan kepentingan rakyat dan negara,” tutup Nisa mengakhiri pandangannya. (red)
