SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Anggota Komisi A (Bidang Pemerintahan dan Hukum) DPRD Jawa Timur Sumardi merespon positif atas usulan Presiden ke 2 Soeharto dianugerahi gelar Pahlawan Nasional dari Presiden.
“Saya kira Soeharto, selama berkuasa sarat dengan keberhasilan dan sangat fenomenal. Bahkan masyarakat menjuluki sebagai bapak pembangunan,” Ungkap Sumardi kepada media ini, Jumat (8/11/2024)
Pengusulan Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional terungkap dalam seminar yang di gelar partai Golkar, berlangsung di Gedung Golkar Jalan Ahmad Yani Surabaya pada Kamis. Dengan mengambil tema “Merawat Rekam Jejak Pembangunan di Era Presiden Soeharto Pondasi Menuju Indonesia Emas 2045”.
Dua narasumber yang dihadirkan yakni budayawan sekaligus dosen Unesa Prof. Dr. Setya Yuwana Sudikan dan Tri Wiyanto, Penyuluh Ahli Madya Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI. Seminar dibuka oleh Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji melalui zoom.
“Selama menjadi Presisden sejak 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998 Soeharto fokus pada pembangunan. Itu sebabnya Soeharto dijuluki sebagai bapak pembangunan,” tandasnya.
Diera itu, Soeharto membangun negeri ini melalui Repelita (Rencana Pembanguna Lima Tahun). Pembangunan dirancang dalam pembangunan jangka pendek dana jangka panjang. Ya kalau sekarang kira kira RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
Sumardi menjelaskan, dulu salah satu yang menjadi batu sandungan Soeharto sulit mendapat gelar pahlawan nasional karena Tap MPR No 11/1998, namun sekarang Tap MPR ini oleh MPR sudah dicabut, SP3, melalui Rapat Pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan DPD pada 23 September 2024. Jadi usulan Golkar Jawa Timur Soeharto mendapat predikat pahlawan nasional itu sebuah keniscayaan.
Saya senang karena seminar yang diinisiasi Golkar Jawa Timur itu mendapat respon positif dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Tapi memang untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional persyaratannya cukup banyak.
Golkar Jawa Timur sebagai pengusul tentu sudah menyiapkan itu semua. Semoga Kemensos RI bisa mengawal karena salah satu narasumbernya juga dari Kemensos, pungkas Sumardi. (*)