BANYUWANGI (Wartatranparansi.com) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus tata kelola di Mall Pelayanan Publik Terbukti dalam transformasi digital mampu mendorong kemajuan pelayanan Publik.
Dalam Kunjungan Biro Pemberitaan Parlemen (BPP) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Banyuwangi.
Indra Pahlevi Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR-RI Menjelaskan,” pentingnya melakukan terobosan untuk memberikan layanan terbaik bagi publik.
“Kata kunci utama yang kami dapati dari kunjungan ini ialah, lakukan terobosan. Bagaimana memberikan layanan terbaik bagi publik. Dan bagaimana publik dimudahkan dengan layanan itu,” ujarnya usai pertemuan di Mall Pelayanan Publik Banyuwangi, Jawa Timur.
“Sekadar informasi, kunjungan ini merupakan diseminasi Zona Integritas BPP dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM). Dalam pertemuan ini, Indra memaparkan, meskipun publik DPR berbeda dengan publik di Kabupaten Banyuwangi, banyak pelajaran berharga yang bisa diambil dari tata kelola di daerah ini.
“Kami ingin mempelajari soal keberhasilan tata kelola di Banyuwangi ini. Apalagi kami ingin menciptakan Zona Integritas (ZI),” jelas Indra.
“Banyak masukan dan pencerahan yang diperoleh dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. “Mereka (pemkab) secara keseluruhan mampu menjadi percontohan nasional, dimana hampir semua pemerintah kota dan kabupaten telah berkunjung ke sini.
“Salah satu aspek yang sangat menonjol dari tata kelola di Banyuwangi adalah transformasi digital. Indra menegaskan bahwa Setjen DPR Ri juga telah memulai langkah serupa. “Kami sendiri sudah memulai itu. Apalagi Setjen DPR sudah mendapatkan penghargaan di bidang transformasi digital.
“Kunjungan ini diharapkan dapat mendorong BPP Setjen DPR RI untuk terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik melalui transformasi digital. “Era sekarang sudah bukan manual lagi, tapi mengandalkan kecepatan. Kemudahan dan keakuratan yang mana didapat dari proses digital yang kami terapkan di biro kami, tutupnya Indra.
“Awak media konfirmasi pada hari kamis (25/7/2024), terkait kunjungan Setjen DPR Ri, Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Banyuwangi, Partana menjelaskan,” Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR-RI, itu berbagi pandangan mengenai pentingnya Zona Integritas dalam pelayanan publik. di PM PTSP Banyuwangi beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kami memang masuk kategori ZI. Seperti Bappeda dan beberapa puskesmas.
“Komitmen bupati sagat penting dalam mencapai pelayanan yang terpadu. Tetapi untuk Hambatan pasti ada, Namun kami pastikan penyelenggaraan tak terlepas dari komitmen bupati kami yang fokus dan memantau OPD agar selalu koordinasi lintas sektor dalam mencapai pelayanan yang terpadu,” pungkasnya. (*)
