SIDOARJO (WartaTramsparansi.com) – “LBH AP dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, pasti ada benturan antara hukum dan keadilan, kalau sudah seperti itu harus memilih keadilan daripada hukum”.
Pernyataan di atas merupakan clossing statemen Ahmad Riyadh UB PhD, pada Seminar Nasional dan Launching Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik (LBH AP) Pengurus Daerah Muhammadiyah Sidoarjo, di Gedung KH Mas Mansyur Lt 7 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Jumat (1/3/2024).
Menurut Ahmad Riyadh UB PhD, Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, seminar dan launching LBH AP PDM Sidoarjo, harus melakukan pembenahan dalam melaksanakan amanat dari masyarakat.
Demikian juga, menurut dia, masyarakat atau organ di Muhammadiyah kalau ada kasus atau permasalahan jangan melangkah semuanya begitu saja. “Saya ingatkan sebelum berbuat sesuatu dikonsultasikan dahulu ke LBH AP Muhammadiyah dahulu. Dan juga
jangan berharap hukum menjangkau 100 persen keadilannya,” katanya, Jumat (1/3/2024).
Dalam hal keadilan, kata Riyadh. tukang becak di jalan tahu siapa yang salah ketika ada orang tawuran atau bertengkar di jalan. Tetapi dalam penyelesaian hukum, apalagi hanya mengedepankan dasar hukum, maka belum tentu keadilan dapat tercapai.
Sehingga, lanjut Riyadh, ke depan LBH AP Muhammadiyah dan Umsida yang sudah luar biasa, harus cerdas dalam menangani setiap masalah. Termasuk yang berhubungan dengan amal usaha milik Muhammadiyah.
Misalnya, kalau kepala sekolah ada konflik dengan guru, maka kalau kepala sekolah salah ya disalahkan atau sebaliknya. “Jadi harus benar-benar berpihak kepada keadilan,” ujarnya.
