Kamis, 23 Mei 2024
32 C
Surabaya
More
    LapsusMenuju Pilpres 2024Debat Cawapres Menghangat Saat Bahas Infrastruktur IKN dan Kontribusi Swasta

    Debat Cawapres Menghangat Saat Bahas Infrastruktur IKN dan Kontribusi Swasta

    JAKARTA (Wartatransparansi.com) – Debat putaran pertama calon wakil presiden (Cawapres) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) pada Jumat (22/12/2023), berlangsung cukup hangat. Itu terjadi ketika membahas seputar pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, dan kontribusi swasta.

    Ketiga Cawapres, Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), dan Mahfud MD (nomor urut 3) saling ‘serang’ saat membahas pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Perdebatan mengenai IKN ini bermula dari pertanyaan panelis untuk Gibran terkait prioritas anggaran APBN, apakah untuk infrastruktur atau sumber daya manusia (SDM).

    Gibran  menyatakan tidak semua pembangunan menggunakan APBN. Dia mencontohkan soal IKN. “Banyak yang gagal paham. TIdak 100% pembangunan IKN pakai APBN, hanya 20%. Sisanya dari investor,” tuturnya, Jumat (22/12/2023), mengutip cnbcindonesia.com.

    Menanggapi jawaban Gibran, Mahfud MD mempertanyakan kontribusi swasta dalam pembangunan IKN. Bahkan, Mahfud menyebut belum ada satupun investor yang sudah masuk ke IKN.

    “Sebut misal dua atau satu mana yang sudah masuk. Saya mau dengar,” tuturnya.

    Pun Muhaimin Iskandar memberikan tanggapan atas jawaban Gibran. Muhaimin alias Cak Imin menekankan skala prioritas yang perlu diperhatikan dalam pembangunan IKN.

    “Yang penting kemampuan baca skala prioritas. Seluruh proyek besar ambisius, contoh IKN, mengandalkan APBN hampir Rp500 triliun. Kalau 1% persen saja dari Rp500 triliun itu untuk bangun jalan di Kalimantan itu beres. Lalu 3% saja dari seluruh anggaran IKN bisa bangun sekolah yang baik di Kalimantan,” ujar Cak Imin.

    Gibran pun akhirnya menanggapi balik kedua tanggapan dari lawannya dalam kontestasi Pilpres 2024 itu. Bahkan, Gibran menyindir Cak Imin yang dinilainya tidak konsisten.

    “Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana ini, gak konsisten? Dulu dukung, sekarang gak dukung karena menjadi wakil Pak Anies (Capres Anies Baswedan) yang mengusung tema perubahan,” tegasnya.

    Gibran juga menanggapi Mahfud dengan tegas. Dia mengungkapkan sudah ada investor yang masuk ke IKN.

    “Untuk menanggapi Prof Mahfud, setelah pulang debat mungkin bisa di-Google, sudah banyak yang masuk, Mayapada, Agung Sedayu, dan nanti akan tambah lagi. Mungkin setelah Pilpres karena mereka pasti akan wait and see akan melihat stabilitas politik di Indonesia,” katanya.

    Saat debat, Gibran juga mengatakan, Cak Imin dan Mahfud kurang paham penjelasannya selama debat. Pernyataan ini ia sampaikan karena masih terus ditanyakan soal strategi untuk penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah, meski sudah memberikan penjelasan terkait dengan upaya penanganan stunting.

    “Mungkin Prof Mahfud dan Gus Muhaimin kurang paham dengan apa yang sudah saya paparkan. Saya juga sudah sampaikan soal infrastruktur sosial, stunting itu loh pak, tapi enggak apa-apa, saya jelaskan lagi,” kata Gibran.

    Untuk menangani penyediaan infrastruktur sosial itu, Gibran menekankan sudah mencanangkan program makan siang gratis. Dan anggaran untuk program itu masih berasal dari pemerintah sebesar Rp 400 triliun.

    Ia menekankan, kucuran anggaran itu harus dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk investasi kepada masyarakat Indonesia untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045 atau Indonesia Negara Maju.

    “Rp 400 triliun ini adalah stimulan untuk ibu-ibu warteg-warteg, warung-warung, katering-katering yang ada di daerah,” ucap Gibran.

    “Bayangkan Rp 400 T mengucur ke daerah-daerah, semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita, itu pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial,” tegasnya.

    Suasana debat juga cukup hangat ketika membahas topik perkotaan. Cak Imin mengatakan tekadnya untuk membangun 40 kota selevel Jakarta di wilayah-wilayah tanah air. Menurutnya, kebijakan itu diperlukan untuk pemerataan penduduk.

    “Minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, dan kemampuan terjaganya lingkungan untuk sehat, termasuk kehidupan yang beri kenyamanan bagi seluruh penduduk,” katanya.

    “Di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat kota, akses pendidikan harus sampai ke yang membutuhkan, sementara fiskal, kita harus pandai tentukan prioritas,” tambahnya sambil menjelaskan bahwa pihaknya bukan tak setuju pembangunan IKN namun perlu ada prioritas.

    Cak Imin menilai situasi yang menimpa Banjarmasin (Kalimantan Selatan) hingga Pontianak (Kalimantan Barat) tidak menggembirakan. Padahal, kota-kota itu bisa diubah menjadi lebih baik.

    “Terakhir, perkotaan butuh pendanaan, kita harus libatkan investor swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik,” ujar Cak Imin.

    Gibran merespon dan mengaku heran dengan sikap Cak Imin yang menolak IKN namun ingin menciptakan 40 kota se-level Jakarta.

    “Yang jelas untuk masalah perkotaan kita harus menggarap transportasi umumnya. Kita pastikan transportasi umum aman dan nyaman terutama bagi kaum disabilitas, lansia, dan anak anak,” ujar Gibran.

    Mahfud MD mengaku kaget dengan rencana AMIN membangun 40 kota selevel Jakarta. Mahfud mempertanyakan apakah rencana tersebut bisa dieksekusi selama lima tahun masa jabatan presiden-wakil presiden. (cnbc/wet)

    COPYRIGHT © 2023 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan