JAKARTA (Wartatransparansi.com) – Saat ini banyak berita berseliweran terkait dengan masif-nya pengerahan aparat dan Kepala Daerah, untuk mendukung Ganjar Pranowo – Mahfud MD. Apalagi dibuktikan beberapa kepala daerah tersebut sampai membuat pakta dukungan secara tertulis untuk menggiring ASN dan masyarakat.
Hal ini disampaikan Hendarsam Marantoko, SH, MH, Ketua Umum Relawan Lingkar Nusantara (LISAN) dalam siaran pers, Senin (20/11/2023) di Jakarta. Hal ini dinilai juga bahwa gerakan BIN ini sudah terstruktur, sistematis dan massif dalam mengarahkan ke Ganjar-Mahfud.
“Dugaan Fakta Integritas Pj Bupati Sorong dengan BIN yang mendukung Ganjar-Mahfud dan Pencopotan Pj Bupati Bangka Belitung yang diduga karena tidak mau mendukung Ganjar-Mahfud dan ingin bersikap netral. Ini menjadi bukti nyata dan fakta,” terang Hendarsam sapaan akrabnya.
Menurutnya juga, keterlibatan Bupati Majalengka mendukung Ganjar-Mahfud dengan mengerahkan perangkat aparatnya. Bahkan ada juga arahan Bupati Boyolali kepada ASN untuk mendukung Ganjar-Mahfud.
“Dari beberapa peristiwa tersebut dapat di tarik benang merah nya, jika kubu Ganjar-Mahfud menggunakan Kepala Daerah dan jajaran di bawahnya untuk memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024,” ujarnya.
Mencermati kasus Pakta Integritas Pj. Bupati Sorong dengan BIN, Hendarsam menduga kemungkinan besar pola seperti ini di lakukan oleh BIN dengan para Kepala Daerah di seluruh Indonesia.
“Ini jelas mengkhawatirkan mengingat PDI P sebagai Partai Utama Pendukung Ganjar-Mahfud mempunyai banyak sekali Kepala Daerah di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Hendarsam menegaskan agar BIN harus bersikap netral dan tidak terlibat untuk mendukung Ganjar Pranowo dalam perhelatan Pilpres 2024.
“BIN harus netral, jika tidak Presiden Jokowi harus mengevaluasi kinerja BIN,” pungkasnya. (*)