Jumat, 24 Mei 2024
31 C
Surabaya
More
    JakartaMenkopolhukam Mahfud MD Dukung Pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta

    Menkopolhukam Mahfud MD Dukung Pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta

    JAKARTA (Wartatransparansi.com) – Menkopolhukam Mahfud MD mendukung penuh rencana pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta. Selain itu, dia juga mendorong terbentuknya Pusat Studi Pers Pancasila di Yogyakarta.

    Mahfud MD menegaskan hal tersebut saat menerima Audiensi Pengurus PWI Pusat periode 2023 – 2028 yang dipimpin Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, di ruang kerja Menkopolhukam, Jakarta, Jumat 27 Oktober 2023.

    Menkopolhukam menyambut gembira bahwa PWI menginisiasi Pembangunan Grha Pers Pancasila. Gagasan itu menegaskan, bahwa PWI tidak hanya menyiapkan anggotanya kompeten di bidang jurnalistik, tetapi juga memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Wartawan yang memiliki tanggungjawab terhadap kejayaan bangsa dan negara Indonesia.

    Mahfud mengaku senang dengan gagasan Pers Pancasila. Namun ia menyebutkan Pers Pancasila itu tidak perlu menghilangkan sifat umum, dimana Pers ini mendidik, menghibur, dan mengontrol, tetapi juga memiliki nilai nasionalisme.

    Baca juga :  Yankes Bergerak Beri Layanan Kesehatan Gratis 563 Pasien Pulau Raas Sumenep

    “Saya setuju dengan adanya pembangunan Grha Pers Pancasila tersebut,” ujarnya. Jadi Pers Pancasila tersebut, bagaimana mencerminkan kepribadian dalam budaya, tidak suka dengan hoax, tidak membuat teror, itulah budaya Pers Pancasila.

    Pada audensi tersebut Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun selain membicarakan kepengurusan PWI, juga membahas kegiatan PWI ke depannya. Hendry berharap Menkopolhukam dapat ikut serta dalam mensosialisasikan Pers Pancasila yang akan dilaksanakan pada pertengahan November 2023.

    Ketum PWI Pusat juga menyampaikan rencana terkait masalah pendidikan PWI. Nantinya wartawan anggota PWI akan disampaikan pelatihan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai filosofinya.

    Pemahaman dan pelaksanaan Pers Pancasila pernah dideklarasikan di Kraton Kilen Ngayogyakarta Hadiningrat pada Juli 2018. Saat deklarasi dihadiri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X dan para Ketua PWI Provinsi se Indonesia.

    Baca juga :  Komisi II DPR RI Rapat Kerja dengan 8 Pemkab/Pemkot Provinsi Aceh bahas RUU

    Pada saat itu dibacakan Deklarasi Yogyakarta yang menyatakan, 1. Kami wartawan Indonesia menghargai pluralisme, toleransi, dan keberagaman dalam menghasilkan karya jurnalistik. 2.Kami wartawan Indonesia akan terus mengobarkan semangat gotong royong, solidaritas, saling berbagi, dan tolong menolong di antara elemen bangsa.

    3.Kami wartawan Indonesia mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Kami wartawan Indonesia menghargai musyawarah mufakat dan tidak akan memaksakan kehendak dalam mengambil keputusan. 5. Kami wartawan Indonesia siap mencerdaskan masyarakat dengan liputan inspiratif, berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

    “Kami deklarasikan ini karena nurani kami terusik oleh keadaan Pers Indonesia di mana kebebasan pers yang seharusnya untuk kepentingan rakyat justru lebih dinikmati oleh para pemilik modal dan politisi,’’ kata Sihono HT, Direktur Pers Pancasila PWI Pusat.

    Baca juga :  Komisi II DPR RI Rapat Kerja dengan 8 Pemkab/Pemkot Provinsi Aceh bahas RUU

    Sihono berharap Menkopolhukam dapat mendukung terealisasinya pembangunan Grha Pers Pancasila dan terbentuknya Pusat Studi Pers Pancasila di Yogyakarta.

    Rencananya penguatan Pers Kebangsaan dan Pembangunan Grha Pers Pancasila akan diluncurkan di Yogyakarta, pada bulan November 2023. Selanjutnya akan dilakukan sosialisasi Pers Pancasila di 38 Provinsi dan di Surakarta, tempat lahirnya PWI.

    Dalam audensi tersebut juga hadir Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandarsyah, Wakil Sekjen Raja Pane, Direktur Pers Pancasila Sihono HT, Humas PWI Pusat Riza Awaluddin dan dari jajaran Kemenkopolhukam hadir Deputi Bidang Kordinasi, Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam Republik Indonesia, Marsda TNI, Dr. Arif Mustofa, M.M. , Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Komunikasi, Rizal Mustary, Erwin Moeslimin Singajuru staf khusus Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan, Erwin Moeslimin Singajuru . (rls/jt)

    COPYRIGHT © 2023 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan