SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Pemkot Surabaya berusaha keras untuk menurunkan angka pengangguran. Salah satunya melalui program padat karya dan beberapa stimuli-stimuli di sektor informal, juga intervensi untuk pertumbuhan UMKM.
Menanggapi hal itu A. Hermas Thony Wakil Ketua DPRD Surabaya menyatakan, Pemkot Surabaya masih belum mampu mengubah keadaan perekonomian akibat dampak pandemi covid 19, seperti yang ditargetkan bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Tetapi pemkot Surabaya tetap saja masih dalam kondisi yang berat. Hal ini nampak dari penerimaan sektor PBB yang mengalami penurunan yang tajam, karena masih banyak tunggakan. Banyak orang kaya yang menjadi miskin mendadak (pengangguran) sehingga tidak bisa bayar,” ujarnya Selasa (17-10-2023)
Thony menyatakan, Pemkot Surabaya sudah harus bisa memetakan (me-mitigasi) warga Surabaya yang sudah masuk pada angkatan kerja produktif. Siapa yang menganggur dan kemampuannya apa harus ditemukan.
“Setelah itu baru kita bedah potensi kegiatan yang bisa menjadikan ekonomi bergerak. Caranya harus berfikir lebih detil, jangan lagi makro,” ungkapnya.
Artinya, kalau membuat kebijakan padat karya jangan terserah mau membuat apa, tetapi harus lebih detil. Siapa yang menganggur, punya keahlian apa dan jumlahnya berapa.
