Sebelumnya, Wali Kota Eri juga sudah meminta para lurah untuk memaksimalkan balai RW sebagai tempat rembuk bersama dan melayani warga. “Kalau bisa itu lungguh bareng (duduk bersama), ngopi sama Pak RT dan Pak RW, rembuk bersama bahas misi ini biar turun jadi berapa, stuntingnya berapa. Jadi menurunkan kemiskinan itu nanti gimana, menurunkan stunting gimana,” katanya.
Bahkan, ia juga menegaskan bahwa petugas petugas pendamping RW tidak hanya bertugas mendata administrasi kependudukan (adminduk) saja. Akan tetapi, pendamping kelurahan di balai RW juga harus bisa berdiskusi dengan warga, kemudian menargetkan penurunan kemiskinan, stunting, gizi buruk di wilayahnya.
“Saya ingin penanggung jawab di balai RW ini, bukan hanya duduk ngurusi adminduk kemudian pulang. Makannya kan saya bilang, pegawai negeri nggak usah di kantor, kalau bisa turun di balai RW, jangan hanya adminduknya saja yang berjalan tapi yang lain juga harus jalan,” tegasnya.
Eri berharap, bukan hanya pegawai negeri yang bertugas di kelurahan saja yang turun di balai RW, tapi juga petugas puskesmas, dinas, dan jajaran lainnya juga ikut turun ke balai RW.
“Orang Dispendukcapil harus ada, puskesmas ada, dari Dinkes juga harus ada di kelurahan ini. Makanya mereka ini harus turun, bukan hanya di kantor saja,” tukasnya. (*)
