SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Keinginan Wali Kota Sirabaya Eri Cahyadi agar semua Balai RW di Surabaya dijadikan pusat pelayanan publik, bakal diwujudkan. Saat ini, jajaran pemkot tengah bergerak ke sejumlah wilayah untuk memperbaiki balai RW yang dianggap perlu perbaikan.
“Jadi, setelah ada perintah dari Pak Wali, kami bersama beberapa dinas dan kecamatan langsung bergerak cepat, kami data dan petakan, lalu perbaiki balai RW supaya menjadi tempat yang nyaman untuk berdiskusi bersama warga,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Febrina Kusumawati, Kamis (8/6/2023).
Menurutnya, saat ini di Kota Surabaya ada 1.360 RW. Setelah didata, ada sebanyak 1.182 balai RW yang harus diintervensi oleh Pemkot Surabaya dan selebihnya kondisinya sudah baik. Adapun bentuk intervensinya bermacam-macam tergantung kondisi di lapangan.
Febri juga menjelaskan bahwa intervensi atau perbaikan balai RW itu dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya dan juga pihak kecamatan setempat. Saat ini, mereka terus mengebut perbaikan balai RW itu secara komprehensif agar segera dapat berfungsi dengan baik.
“Jadi, PD dan camat terus melakukan percepatan untuk perbaikan itu,” tegasnya.
Ke depannya, balai RW ini akan menjadi pusat pelayanan publik dan akan menjadi tempat yang nyaman untuk berdiskusi antara warga dengan jajaran pemkot seperti yang diinginkan Wali Kota Eri. Apalagi saat ini Wali Kota Eri juga meminta sejumlah dinas untuk turun langsung ke setiap balai RW untuk mendekatkan pelayanan kepada warga. “Makanya perbaikan balai RW ini terus kita kebut secara komprehensif,” katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Eri juga sudah meminta para lurah untuk memaksimalkan balai RW sebagai tempat rembuk bersama dan melayani warga. “Kalau bisa itu lungguh bareng (duduk bersama), ngopi sama Pak RT dan Pak RW, rembuk bersama bahas misi ini biar turun jadi berapa, stuntingnya berapa. Jadi menurunkan kemiskinan itu nanti gimana, menurunkan stunting gimana,” katanya.
Bahkan, ia juga menegaskan bahwa petugas petugas pendamping RW tidak hanya bertugas mendata administrasi kependudukan (adminduk) saja. Akan tetapi, pendamping kelurahan di balai RW juga harus bisa berdiskusi dengan warga, kemudian menargetkan penurunan kemiskinan, stunting, gizi buruk di wilayahnya.
“Saya ingin penanggung jawab di balai RW ini, bukan hanya duduk ngurusi adminduk kemudian pulang. Makannya kan saya bilang, pegawai negeri nggak usah di kantor, kalau bisa turun di balai RW, jangan hanya adminduknya saja yang berjalan tapi yang lain juga harus jalan,” tegasnya.
Eri berharap, bukan hanya pegawai negeri yang bertugas di kelurahan saja yang turun di balai RW, tapi juga petugas puskesmas, dinas, dan jajaran lainnya juga ikut turun ke balai RW.
“Orang Dispendukcapil harus ada, puskesmas ada, dari Dinkes juga harus ada di kelurahan ini. Makanya mereka ini harus turun, bukan hanya di kantor saja,” tukasnya. (*)