Kebijakan serupa dilakukan oleh Presiden Soekarno kala Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 1962. Saat itu Pemerintah Indonesia tidak memberikan visa kedatangan delegasi Israel, yang berakibat Indonesia lebih memilih membayar denda kepada Komite Olimpiade Dunia daripada menerima delegasi atlit Israel.
Lebih lanjut Said menjelaskan bahwa sikap Presiden Soekarno tersebut sebagai cermin konsistensi Indonesia dalam melawan dan menghapuskan segala bentuk penjajahan, dan kolonialisme dibuka bumi.
“Sikap itu kami jadikan teladan dalam perjuangan politik melawan kolonialisme Pemerintah Israel terhadap Bangsa Palestina hingga saat ini. Apalagi Pembukaan UUD 1945 juga menegaskan agar Bangsa Indonesia ikut aktif dalam penjuangan melawan penjajahan,” pungkasnya.
Sebelum ditolak PDIP Jatim penolakan datang PKS. Pernyataan tegas PKS disampaikan Ketua Fraksi DPR RI PKS Jazuli Juwaini yang terang-terangan menolak rencana kedatangan Timnas Israel U-20 yang dijadwalkan akan berlaga di Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.
“Sudah seharusnya Pemerintah RI dan federasi sepak bola nasional PSSI menolak kontingen Israel dengan argumentasi yang rasional dan objektif. Kita dengan jelas dapat mengatakan bahwa Indonesia menolak kehadiran negara penjajah di wilayah kedaulatan Republik Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945, amanat Konferensi Asia Afrika, dan legasi sikap RI sejak masa Bung Karno,” tegas Jazuli.
Tak hanya senada dengan PKS, penolakan timnas Israel dari PDIP Jatim juga senada dengan Alumni 212, FPI, dan sejumlah ormas islam lainnya.
Senin (20/3) di Jakarta Pusat, massa dari PA 212, FPI, dan sejumlah organisasi masyarakat keagamaan lainnya menggelar aksi demonstrasi menolak Timnas Israel U-20 datang ke Indonesia. Mereka menolak lantaran menganggap Israel masih menjajah Palestina.
Dalam demo tersebut orator aksi menyerukan penolakan dengan diselingi selawat dari atas mobil komando. “Israel menjajah. Indonesia sepakat penjajahan di dunia harus dihapuskan!” teriak salah seorang orator. (rls/min)
