JAKARTA (Wartatransparansi.com) – Menko PMK Muhadjir Effendy wanti-wanti agar pemerintah daerah hingga ke jajaran desa harus bertindak adil kepada seluruh masyarakatnya serta tidak ada diskriminasi dalam penyaluran dana bantuan.
“Mohon dimanfaatkan betul dana desa sebaik-baiknya. Jangan ada penyelewengan, jangan ada korupsi di tingkat desa. Saya mengimbau untuk semuanya bisa menjadi negarawan dan berlaku adil kepada seluruh masyarakat,” ujar Muhadjir dalam Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (16/3/2023).
Menurut Muhadjir, setiap kabupaten dan kota harus mencermati dana desa, karena kebijakan saat ini sebagian besar dana desa difokuskan ke dalam tiga hal, pertama penanganan stunting, kedua penghapusan kemiskinan ekstrem, dan ketiga ketahanan pangan. Itu dilakukan secara simultan, tidak parsial karena satu sama lain berkait erat.
“Kita ingin memadukan antara penanganan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan stunting, karena intervensinya relatif sama, terutama intervensi sensitif. Oleh karena itu mohon sekali lagi Bapak Gubernur, Bapak Sekda, Para Bupati untuk betul-betul mendayagunakan dana desa, di samping bantuan lain dari pusat,” imbuhnya.
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan tahun 2023, realisasi dana desa Provinsi Kalimantan Tengah baru tersalur sebanyak 16,7% dari total pagu alokasi sebanyak Rp. 1,21 Triliun.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nuryakin menerangkan bahwa pihaknya masih berupaya penuh melakukan sinkronisasi penggunaan dana desa untuk keperluan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem. Akan menindaklanjuti lebih serius arahan yang diberikan oleh Menko PMK.
“Sejauh ini kami telah berusaha menjalankan sejumlah program bantuan langsung untuk masyarakat miskin ekstrem. Namun memang bantuan tersebut belum berdampak signifikan dalam menurunkan angka stunting,” ujar Nuryakin.
Jauh dari harapan
