JAKARTA (Wartatransparansi.com) — Ketua Dewan Pers 2022-2025, Dr. Ninik Rahayu, menegaskan, saat ini tidak cukup kita memperjuangkan pers yang bebas, tetapi lebih dari itu pers yang bertanggungjawab.
Ninik Rahayu mengungkapkan itu pada Dialog Kebudayaan bersama bupati/wali kota penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023, di Medan, Selasa (7/2/2023). Dialog Kebudayaan ini dimoderatori oleh Yusuf Susilo Hartono, wartawan senior.
Menurut Ketua Dewan Pers itu, kebebasan pers di Indonesia sudah demikian bebasnya sehingga apa saja dapat diberitakan di media.
“Saat Dewan Pers bertemu Bapak Presiden Joko Widodo dan menyinggung soal kebebasan pers, Presiden mengatakan pers kita sudah begitu bebasnya saat ini,” ujar Nini menyitir Presiden.
“Ada satu yang kurang, kata Presiden. Apa itu? Tanggung jawab pers. Saat ini kita harus mengembangkan pers yang bebas dan bertanggungjawab,” ungkap Ninik.
Ketua Dewan Pers itu memberi apresiasi tinggi terhadap 10 bupati/wali kota yang terpilih mendapatkan Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023 yang telah membangun daerah masing-masing dengan berbasis budaya.
Dalam bidang sandang, misalnya, ia memberi apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan Bupati Sleman Dra. Hj Kustini Sri Purnomo mengembangkan batik sinom parijotho salak sebagai batik khas Sleman dengan memanfaatkan potensi daerah setempat.
Ninik juga memuji upaya Wali Kota Medan Bobby Nasution yang berhasil mengembangkan ulos dan songket menjadi pakaian yang bisa dipakai sehari-hari dan tidak lagi menunggu upacara adat baru mengenakannya.
Ia mengungkapkan bahwa dalam penelitian yang dilakukan Dewan Pers, topik yang paling sedikit ditulis oleh pers justru kebudayaan. Namun apa yang dilakukan 10 bupati/wali kota dengan kebudayaan justru sangat luar biasa.
Ninik pun kagum dengan Dialog Kebudayaan itu. “Sejak awal sampai akhir ini, yang hadir tidak berkurang. Biasanya dalam dialog seperti ini yang hadir makin lama makin berkurang. Ini malah tidak,” ungkapnya.
