“Sekarang itu kan adalah orang mencari investasi susah sekarang, yang sudah existing kita harus betul-betul bisa mengawal dengan baik,” ujarnya.
Bahlil juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong para investor melakukan hilirisisasi serta melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan usaha milik daerah (BUMD). Oleh karenanya, opsi perpanjangan kontrak kerja sama ke depan akan mencantumkan syarat pelibatan BUMN maupun BUMD.
“Yang terpenting adalah dari semua produksi baik itu gas maupun pertambangan kita dorong kepada hilirisasi, keterlibatan BUMN dan BUMD. Jadi tidak bisa lagi kita memberikan opsi perpanjang tapi tidak melibatkan BUMN atau BUMD, dan harus negara mengambil peran secara maksimal,” tegasnya. (*)
