Dalam kunjungan tersebut Gubernur Khofifah tampak didampingi Komisaris Independen PT. Pupuk Sriwidjaja KH Amiruddin Nahrawi dan Direktur Utama PT Pusri Palembang Tri Wahyudi Saleh.
Lebih lanjut Khofifah menegaskan, terkait urusan pupuk bagi 14 daerah di Jatim tersebut, realisasi dan plot pupuk sendiri merupakan kewenangan Kementerian Pertanian (Kementan RI).
Lebih lanjut, Dinas Pertanian Jatim akan merealokasi jika ada kabupaten yang penyerapan pupuknya dinilai kurang.
Berdasarkan Permentan No. 734/KPTS/SR.320/M/09/2022, Provinsi Jawa Timur telah mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2023 untuk urea sebesar 1.002.944 Ton, NPK 621.355 Ton, dan NPK Formula Khusus untuk Kakao sebesar 5.467 Ton, tuturnya.
Selain itu, dari data rencana kebutuhan 2023 yang sudah terkumpul, usulan untuk urea sebesar 1.150.806 Ton, NPK 1.464.014 ton dan usulan NPK Formula Khusus 1.756 ton. Dari
Rencana Kebutuhan tersebut untuk NPK Formula Khusus masih tersisa 3.711 Ton yang rencananya tidak diserap, jelasnya.
Lebih lanjut, stok pupuk untuk wilayah Jawa Timur per 5 Januari 2023 tergolong aman dengan jumlah sebesar 35.303.000 ton atau 133 persen dari ketentuan Permentan sebesar 26.568.000 ton. (*)
