“Yang terjadi selama ini hampir semua Kementerian dan Lembaga punya kebijakan sendiri-sendiri soal pangan, terutama terkait importasi. Kadang Kementerian ‘A’ bilang surplus pangan, Lembaga ‘B’ malah bilang perlu impor,” tutur anggota Komisi I itu.
Ia menjelaskan, manajemen stok pangan yang baik akan berimbas pada ketahanan pangan nasional. Dengan begitu ketersediaan pangan yang cukup dan merata serta akses penduduk terhadap pangan yang mudah bisa terealisasi.
Selain itu, Gus Muhaimin juga mendorong pemerintah untuk mengubah orientasi ketahanan pangan nasional. Menurutnya orientasi ketahanan pangan harus bermuara pada dua hal: Pertama, jaminan ketersediaan pangan.
“Artinya kita tahu seberapa banyak stok pangan kita dengan data yang akurat. Kedua, akses masyarakat mendapatkan pangan harus mudah. Jadi meskipun surplus dan nggak perlu impor, tapi aksesnya sulit yasama saja rakyat akan menjerit,” tukas legislator dapil Jawa Timur VIII tersebut menutup keterangan resminya. (*)
