MALANG (WartaTransparansi.com) –Dr Abdul Azis SR, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (UB) Malang menilai, pemerintah cukup responsif terhadap musibah kubro (besar) Stadion Kanjuruhan Malang. Sikap responsif itu direpresentasikan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang terjun ke lapangan pada kesempatan pertama.
“Kehadiran pejabat negara sekelas menteri setidaknya mengurangi sebagian dari rasa duka dan kepedihan mendalam keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Kehadiran Menko Muhadjir insya Allah menjadi kekuatan tersendiri yang ikut membesarkan hati keluarga korban. Ikut menaikkan derajat keikhlasan atas anggota keluarga (anak, suami, isteri, keponakan) yang meninggal dalam tragedi itu,” kata Azis.
Sebagaimana diberitakan, musibah kubro (besar) terjadi pada saat pertandingan tuan rumah Arema FC Malang melawan Persebaya Surabaya dalam kompetisi Liga Indonesia Baru (LIB) di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (1/10/2022) malam. Dalam musibah itu sekitar 125 orang meninggal dunia, ratusan orang luka-luka. Korban dari kalangan penonton, pedagang asongan, polisi. Terdiri dari laki-laki dan perempuan berumur 4 tahun sampai orang tua.
Pemerintah masih menyelidiki penyebab musibah ini dengan membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang diketuai Menko Polhukam Mahfud MD. Namun nitizen menduga penyebab musibah adalah tembakan gas air mata aparat keamanan terhadap penonton di tribun utara, timur dan selatan.
Tembakan itu membuat penonton panik sehingga berebut keluar. Apalagi gas air mata itu mengakibatkan mata perih sampai tidak bisa melihat, sesak nafas. Terjadilah chaos, massa saling dorong, berdesakan, berjatuhan dan terinjak. Penggunaan gas air mata memang paling disorot karena FIFA melarang membawa masuk gas air mata di dalam staion, apalagi menggunakannya.
Menurut Abdul Azis, penulis buku Ekonomi Politik Monopoli (terbit tahun 2018) pemerintah memang harus cepat tanggap. Harus responsif. “ Menko PMK Muhadjir Effendy berusaha hadir di kesempatan pertama ketika terjadi sesuatu di masyarakat yang berada dalam lingkup tugas dan kewenangannya,” tegas mantan Direktur Eksekutif Centre for Public Studies (CPPS), sebuah lembaga think tank Gubernur Jatim Imam Utomo.
