SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Puluhan truk mengangkut kebutuhan pangan kini tengah menuju 25 titik yang menjdi sampling BPS di delapan kabupaten/kota di Jatim. Gubernur Khofifah Indar Parawansa berkesempatan melepas dari Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (25/9/2022).
Operasi Pasar Lumbung Pangan Jatim sengaja digelar sebagai bagian dari upaya Pemprov Jawa Timur mengendalikan inflasi, menstabilkan harga bahan pokok, meningkatkan daya beli masyarakat dan membantu meringankan beban masyarakat setelah kenaikan harga BBM.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, hari ini kita bersama-sama membangun komitmen bahwa dampak kenaikan BBM akan bisakita tangani dengan baik. Operasi Pasar Lumbung Pangan Jatim ini adalah upaya kita menjaga daya beli masyarakat untuk mengendalikan inflasi setelah adanya penyesuaian harga akibat kenaikan harga BBM,” tegas Gubernur Khofifah.
Beberapa titik yang menjadi target operasipasar Yaitu ke Pasar Mangli dan Pasar Kreongan di Kab. Jember; lalu Pasar Jajag, Pasar Genteng 1, Pasar Blambangan, Pasar Rogojampi, Pasar Banyuwangi di Kab. Banyuwangi; dan Pasar Anom Baru, Pasar Bangkal Kab. Sumenep, Pasar Besar, Pasar Belimbing, dan Pasar Dinoyo di Kota Malang.
Selain itu juga ke Pasar Wonokromo, Pasar Genteng, Pasar Pucang Anom, Pasar Soponyono di Kota Surabaya; Pasar Wonoasih dan Pasar Baru di Kota Probolinggo; Pasar Setono Betek dan Pasar Pahing di Kota Kediri; serta Pasar Sleko dan pasar Besar di Kota Madiun.
Di setiap titik Operasi Pasar Lumbung Pangan Jatim ini, dijual daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras, bawang merah, gula, beras, cabai kriting, cabai rawit, daging sapi dan dijual dengan harga di bawah harga pasar.
“Untuk Operasi Pasar di 8 Pasar di Kota Surabaya dan Kota Malang dilaksanakan pada setiap hari Minggu dan Senen. Sedangkan 17 lainnya dilaksanakan tiap hari Senin,” tegasnya.
Gubernur Khofifah menjelaskan, Operasi Pasar Lumbung Pangan dan juga Pasar Murah, adalah bagian dari program perlindungan sosial yang digagas Pemprov Jatim guna mengendalikan inflasi akibat dampak kenaikan harga BBM.
Sebagaimana diketahui, dalam mengendalikan inflasi dampak kenaikan harga BBM ini Pemprov Jatim menggelontorkan dana dengan total Rp 257 miliar, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk bantalan sosial. (*)