Selasa, 9 Agustus 2022
26 C
Surabaya
More
    JakartaDirjen IKP: Dewan Pers Satu-satunya Lembaga yang Lakukan Sertifikasi Jurnalis

    Dirjen IKP: Dewan Pers Satu-satunya Lembaga yang Lakukan Sertifikasi Jurnalis

    JAKARTA (Wartatransparansi.com) — Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Kementerian Komunikasi dan Informasi, Usman Kansong, mengambil sikap tegas atas kekisruhan dan viralnya berita uji kompetensi wartawan yang dilakukan pihak lain. Ia menyatakan tidak pernah

    memberi izin atau rekomendasi pada lembaga lain untuk melakukan sertifikasi pada
    insan pers.

    “Hanya Dewan Pers satu-satunya lembaga yang berhak melakukan sertifikasi wartawan. Tidak ada lembaga lain lagi,” ujar Usman dalam audiensi dengan Dewan
    Pers, Senin (20/6), di Tangerang Selatan, Banten.

    Dari Dewan Pers hadir Prof Azyumardi Azra (ketua), M Agung Dharmajaya (wakil ketua), Arif Zulkifli (anggota),
    Ninik Rahayu (anggota), Yadi Hendriana (anggota) dan Paulus Tri Agung Kristanto (anggota).

    Baca juga :  Musim Haji Selesai, Menag Sambut Kedatangan Petugas Kembali Ke Tanah Air

    Usman menambahkan, jika memang Kominfo mengeluarkan surat izin atau rekomendasi pada lembaga lain untuk melakukan sertifikasi wartawan, maka ia
    meminta agar rekomendasi/izin tersebut dicabut. Ia akan melaporkan kasus ini pada
    Menteri Kominfo, Johnny G Plate.

    “Ada yang bertanya pada saya, mengapa Kominfo justru tidak mendukung Dewan Pers? Saya justru heran kalau ada yang meragukan komitmen saya untuk mendukung
    Dewan Pers,” ungkap Usman yang juga lama menjadi wartawan tersebut.

    Kasus ini bermula ketika LSP Pers Indonesia mengadakan uji kompetensi dan
    sertifikasi wartawan. Usman mengaku telah mendapat flyer (semacam brosur) uji kompetensi wartawan oleh LSP Pers Indonesia. Ia lalu menanyakan ke beberapa
    pihak keabsahan uji kompetensi itu dan banyak yang menyarankan agar tak menanggapi kegiatan lembaga itu.

    Baca juga :  Musim Haji Selesai, Menag Sambut Kedatangan Petugas Kembali Ke Tanah Air

    Sedangkan Heldi Idris dari Balitbang Sumber Daya Manusia Kominfo dan Plt Kepala Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kemenkominfo, Said Mirza Pahlevi, menyatakan bahwa lembaganya memang pernah memberikan
    rekomendasi pada salah satu lembaga sertifikasi untuk mengadakan pelatihan, namun rekomendasi itu bukan untuk uji sertifikasi wartawan.

    “Dalam pertemuan Ketua Dewan Pers Mohamad NUH beserta jajaran Dewan Pers dan Kepala BNSP Kunjung Masehat pada tahun 2021, Pak Kunjung mengatakan
    bahwa BNSP tidak akan mengeluarkan sertifikat lembaga uji tanpa rekomendasi dari
    Dewan Pers.

    Dan Ternyata BNSP menetapkan satu lembaga uji sertifikasi jurnalistik. Itu
    melanggar kesepakatan yang disampaikan. Dewan Pers (periode 2022-2025) harus mengusulkan agar penetapan itu dicabut,” tutur Hendry Ch Bangun, mantan wakil
    ketua Dewan Pers yang juga ikut dalam pertemuan tersebut.

    Baca juga :  Musim Haji Selesai, Menag Sambut Kedatangan Petugas Kembali Ke Tanah Air

    M Agung Dharmajaya dan Hendry sempat menanyakan surat asli rekomendasi dari
    Kemenkominfo tersebut agar bisa dilihat isinya sehingga dapat diketahui letak kekeliruannya. Dirjen IKP berjanji akan mengecek langsung redaksi surat
    rekomendasi tersebut dan menyampaikan ke Dewan Pers, pungkasnya (rls)

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan