SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Keberadaan warga terlantar yang dulu sering disebut sebagai warga tidak punya tempat tinggal tetap (T4), dikesampingkan dalam aturan program BPJS Kesehatan, sebagai penerima layanan kesehatan gratis ditingkat nasional. Namun begitu UUD 45 Pasal 34 menyebutkan bahwa Fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara, ungkap Baktiono Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya .
“Padahal kondisi sosial ekonomi mereka lebih buruk, dibandingkan masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka ini jauh dibawah MBR,” ujarnya pada Kamis (14/04)
Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan di Surabaya banyak penduduk luar Surabaya kehidupannya tergolong fakir miskin bahkan terlantar yang selayaknya berhak mendapatkan layanan kesehatan gratis. Dan ini hukumnya wajib berlaku di seluruh rumah sakit di Surabaya.
“Dalam rapat antara Pansus LKPJ Wali kota Tahun Anggaran 2021, bersama rumah sakit, Persi, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dan BPJS Kesehatan Kota Surabaya disepakati bersama, bahwa rumah sakit umum swasta, dan seluruh rumah sakit yang ada di Surabaya untuk bisa menerima mereka berobat gratis,” tandasnya.
Baktiono mengatakan, kesepakatan bersama ini juga berlaku untuk rumah sakit pemerintah, rumah sakit TNI/Polri, dan rumah sakit pemerintah provinsi. Ini perintah UUD 45.
“Kalau ada fakir miskin yang terlantar diberikan layanan pengobatan gratis” tegasnya.
Dalam kesepakatan tersebut , semua biaya pengobatan gratis sudah kewajiban rumah sakit yang melayani sebagai penanggung biaya . Berdasarkan keterangan dari beberapa rumah sakit swasta di Surabaya, rata-rata setiap tahun hanya menerima 1 pasien dari kelompok masyarakat ini. “Jadi tidak banyak sebenarnya,” tutunya.
Ia menerangkan, kalau ada rumah sakit yang tidak mau atau enggan menerima pasien dari warga T4, maka Dinas Kesehatan Kota Surabaya, akan mempertimbangkan untuk merekomendasi pengajuan ijin operasional rumah sakit tersebut. (dji)
Reporter : Sumardji
Sumber : WartaTransparansi.com