Sabtu, 20 Agustus 2022
24 C
Surabaya
More
    Jawa TimurBanyuwangiPemerintah Memberikan Kemudahan Proses Perijinan PBG

    Pemerintah Memberikan Kemudahan Proses Perijinan PBG

    BANYUWANGI (WartaTransparansi.com) – Pemerintah Pusat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam efektivitas dan efisiensi proses perijinan melalui Undang – Undang Cipta Kerja 11 Tahun 2020 Pasal 13 terkait dengan penyederhanaan persyaratan perijinan yang diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia.

    Penyederhanaan persyaratan ini memudahkan proses perijinan bagi masyarakat dengan 3 langkah yang diputuskan melalui forum penataan ruang yang terdiri dari SKPD terkait dengan catatan semua berkas dan persyaratan terpenuhi.

    Seperti yang diungkapkan Danang Hartanto selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman ( DPUCKPP) Kabupaten Banyuwangi melalui Kepala Bidang Penataan Ruang Bayu Hadiyanto pada beberapa awak media saat ditemui di ruang kerjanya, dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja11 Tahun 2020 pasal 13 terkait dengan penyederhanaan persyaratan perijinan jadi se Indonesia dibuat sama.

    Baca juga :  Bos KSP Tinara Divonis 2 Tahun, Kejari Banyuwangi Ajukan Banding

    “Jadi hanya ada 3 langkah yaitu pertama Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ( KKPR) kalau di Banyuwangi dulu Advice Plant untuk mendapatkan IPPT namun sekarang tidak ada, Kemudian yang ke dua langkahnya adalah persetujuan lingkungan, tetap lingkungan hidup seperti UKL, UPL, sama amdal tergantung dari dampak lingkungan nya. Dan didalam persetujuan lingkungan itu ikut juga bagian dari Pertimbangan Teknis ( Pertek) punya Dinas Perhubungan, sekarang masuk dalam persetujuan lingkungan kalau dulu kan terpisah, untuk langkah yang ke tiga adalah persetujuan bangunan gedung. Nah ini yang menggantikan IMB yang sekarang diganti nama Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),” kata Bayu panggilan seharinya. Kamis (14/04).

    Dulu penerapannya itu, masih kata Bayu kalau mengacu pada perundang-undangan bahwa batas akhir penerbitan IMB adalah tanggal 2 Agustus 2021.

    Baca juga :  Pemkab Banyuwangi Banyak Dapat Pelatihan Gratis dari Kemenaker

    “Jadi setelah tanggal 2 Agustus itu tidak ada lagi sudah nyetak IMB dan harus PBG, Sekarang sangat simpel dan sederhana, orang mengajukan permohonan tata ruang, itu sudah dapat rekomendasi ke 3 persaratan itu semua yang diputuskan dalam forum,” ujarnya.

    ‌Pada kesimpulanya bahwa fungsi dari PU dalam forum penataan ruang daerah dan keterlibatan di KKPR itu sebagai sekretariat forum. Perlu digaris bawahi adalah semua pengajuan harus melalui mall pelayanan. Selain itu hal yang terpenting adalah sebelum mengajukan KKPR cek dulu titik lokasinya, titik koordinat. Sekarang KKPR itu berbayar karena ada kaitan dengan BPN.

    “Jadi pertimbangan teknis dari BPN itu menjadi sarat untuk terbitnya KKPR,” pungkasnya. (Yin).

    Reporter : Nur Muzayyin

    Penulis :

    Editor :

    Redaktur :

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan